Tak Miliki Izin, Kampung Bakau Tetap Bayar Pajak Rp30 Juta Perbulan ke Pemkot Kendari

3310
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemilik rumah makan Kampung Bakau, Irmawati mengaku membayar pajak ke Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.

“Memang betul kita bayar pajak, karena kita melakukan usaha ada transaksi pasti bayar pajak ke Dispenda Kota Kendari,” kata Irmawati saat ditemui Inilahsultra.com, Sabtu 8 Agustus 2020.

- Advertisement -

Kata Irmawati, membuka usaha rumah makan Kampung Bakau kurang lebih dua tahun dan terus membayar pajak setiap bulan sampai saat ini. Tapi, lanjut dia, pembayaran pajak ke Dispenda Kota Kendari tergantung pendapatan.

“Kalau tidak salah usaha saya baru dua tahun dan membayar terus pajak. Kalian bisa tanya ke Dispenda pajak saya bayar sebelum virus corona Rp30 juta perbulan dan di masa virus corona pembayaran pajak menuru hanya Rp16 juta perbulan. Saya taksir pembayaran pajak ratusan juta rupiah dalam satu tahun,” ungkapnya.

Sebelumnya, kata dia, rumah makan Kampung Bakau tidak dikenakan pajak tapi karena pemerintah kota melihat ramai pengunjung, akhirnya dikenakan wajib pajak.

“Awalnya saya tidak dikenakan pajak, tapi kami diharuskan dan kalau tidak wajib pajak akan diawasi oleh KPK. Akhirnya kami sepakat dengan Dispenda Kota membayar pajak,” jelasnya.

Meski tidak memiliki izin, kata dia, pemerintah kota tetap memasangkan tapping box sebagai alat perekam pajak yang mengontrol transaksi di Kampung Bakau.

“Awalnya masyarakat yang datang tidak membayar pajak, tapi karena ada perekam pajak. Akhirnya masyarakat yang datang diwajibkan membayar pajak 10 persen,” jelasnya.

Selain membayar usaha, Irmawati mengungkapkan, dirinya juga berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Dispenda Kota Kendari.

“Selain saya membayar pajak usaha, saya juga membayar pajak PBB setiap tahun Rp33 juta,” jelasnya.

Terkait izin, kata Irmawati, pihaknya sudah pernah mengajukan permohonan izin sejak berdirinya rumah makan Kampung Bakau ke
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari. Tapi alasan DLHK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin untuk rumah makan kampung bakau, karena masuk kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Belum lama kampung bakau berdiri saya mengurus izin, tapi pemerintah kota katanya bukan wilayah kerjanya dan itu wilayahnya Pemprov Sultra,” jelasnya.

“Saya akui saat ini belum memiliki izin. Saya sudah lama mengajukan pengurusan izin di provinsi, tapi sampai sekarang belum keluar,” tambahnya.

Lanjut Irmawati, pada saat dirinya diundang rapat bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra diminta untuk menunggu peraturan gubernur (Pergub).

Tapi, kata dia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di pasal 11 menjelaskan, izin lokasi perairan diberikan pada pelaku usaha, orang perseorangan warga negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan korporasi yang dibentuk oleh masyarakat.

“Saya diminta menunggu Pergubnya, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan, mungkin karena bertabrakan dengan undang-undang sehingga pemda tidak keluarkan izin,” jelasnya.

Meskipun tidak memiliki izin dari Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari, Irmawati mengaku sudah memiliki izin usaha dan izin lingkungan untuk rumah makan Kampung Bakau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Izin usaha dan izin lingkungan saya sudah ada mendaftar secara online. Saat ini dasar saya ada di peraturan menteri, peraturan pemerintah pusat, karena lebih tinggi dari pada Pergub,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari, Sri Yusnita mengakui, pemerintah kota melakukan pungutan pajak kepada rumah makan Kampung Bakau yang tidak memiliki izin.

“Enak dong sudah berusaha tidak memiliki, baru ada proses transaksi dan saya tidak ambil pajaknya. Kan tidak boleh itu. Ada transaksi di rumah makan Kampung Bakau ada pajak meski tidak memiliki izin,” kata Sri Yusnita saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...