Pemkot dan BPN Kendari Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

698
 

Kendari, Inilahsultra.com – Sekretaris Umum Pengurus Pusat Sylva Indonesia Yayat Nurkholid meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Kendari untuk tidak saling lempar tanggung jawab mengenai pemberian sertifikat tanah di hutan mangrove Teluk Kendari.

Untuk itu, mereka mendesak BPN Kendari segera mencabut sertifikat tanah milik Artha Graha termasuk beberapa orang yang mengklaim lahan yang berlokasi di Teluk Kendari.

- Advertisement -

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 kawasan mangrove sepanjang teluk Kendari merupakan kawasan rencana pola ruang kawasan lindung.

“Dan zonasi konservasi/rehabilitasi ekosistem mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari No.5 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ungkap Yayat, Selasa 11 Agustus 2020 dalam rilisnya kepada Inilahsultra.com.

Yayat melanjutkan, BPN Kota Kendari merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas terbitnya sertifikat tanah di lahan milik negara tersebut.

“BPN kan badan pemerintah yang berwenang atas pertanahan, untuk itu BPN Kota Kendari harus segera mencabut atau membatalkan sertifikat tanah milik Artha Graha di kawasan perlindungan Teluk Kendari. Jika tidak, maka ada pihak yang dengan sengaja melakukan pembiaran sehingga terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari No.1 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari No.5 Tahun 2013,” katanya.

Mahasiswa Kehutanan UHO ini menyebut, setiap orang atau korporasi dilarang memanfaatkan wilayah atau melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya.

“Setiap masyarakat atau Artha Graha dilarang memanfaatkan wilayah atau melakukan pembangunan yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya karena akan mengganggu kelestarian ekosistem mangrove di Teluk Kendari dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Kendari. Untuk itu sertifikat tanah milik Artha Graha harus segera dicabut karena ketika Artha Graha telah memiliki tanah tersebut terserah kehendak mereka mau dibangun apa di sana,” pungkasnya.

Penulis : Haerun
Editor : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...