Praktisi Hukum Nilai Pemkot Kendari Tak Tegas Tindak Usaha Tak Berizin

464
 

Kendari, Inilahsultra.com Praktisi hukum menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tidak tegas menindak pelaku usaha yang tidak memiliki izin menjalankan usahanya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (BLH) Kendari, Anselmus A.R. Masiku menjelaskan, pemerintah kota terkesan melakukan pembiaran terhadap usaha-usaha tidak memiliki legalitas hukum di kota lulo. Terkhusus di kawasan ruang terbuka hijau di Teluk Kendari.

- Advertisement -

“Pemerintah kota jangan melakukan pembiaran. Harus jelas menutup atau memberikan izin tempat usahanya, supaya tidak menjadi polemik di masyarakat,” jelasnya.

Lanjut Anselmus, pemerintah kota memungut pajak di tempat usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Tidak ada pelanggarannya melakukan pungutan pajak, karena ada transaksi pasti ada pajak. Tapi harus memberikan kejelasan kepada masyarakat, karena tempat usaha di hutan mangrove saat ini menjadi masalah terkait izin,” jelasnya.

Lanjut Anselmus, apalagi saat ini pemungutan pajak karena telah dipasangkan alat perekam pajak di rumah makan meski tidak memiliki izin masuk dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita mau katakan ilegal itu masih abu-abu, karena pemerintah secara resmi memasang alat perekam pajak dipantau KPK lagi. Tapi di satu sisi tidak memiliki izin, inilah yang membuat pemerintah simalakama,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...