Adi Warman : Saber Pungli dan KPK Mulai Garap Perpanjangan Izin PT PLM

556
 

Kendari, Inilahsultra.com – Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kementrian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam)  RI menggelar rapat terkait dugaan pungutan liar (pungli) perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Bombana.

Rapat tersebut digelar di ruang rapat gedung media center Kemenkopolhukam, Selasa 11 Agustus 2020.

- Advertisement -

Rapat ini untuk menindaklanjuti aduan masyarakat adanya Pungli perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produski PT Panca Logam Makmur (PLM) di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sekretaris Jenderal Saber Pungli Menkopulhukan Irjend Widyanto Poesoko turut mengundang beberapa pihak yang berkepentingan keluarnya izin perpanjamgan pertambangan emas PT PLM.

Di antaranya, Bupati Bombana, Kapolres Bombana, Kepala Dinas PM PTSP, Kadis ESDM, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kehutanan Sultra, Direktur Jenderal Minerba Kementrian ESDM, Direktur Jenderal Lingkungan Hidup, Kementerian LungkungaN Hidup RI dan staf ahli Dewan pertimbangan Presiden, termasuk dari KPK.

“Kami baru saja melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak terkait aduan masyarakat terkait dugaan adanya pungli di perpanjangan izin usaha pertambangan PT Panca Logam Makmur di Bombana. Dari rapat tersebut KPK turut memantau dan mengatensi atas dugaan pungli yang dapat merugikan keuangan negara,” kata Komisaris Utama PT Ayuta Mitra Sentosa, Adi Warman yang salah satu pemilik saham di PT Panca Logam Makmur saat dikonfirmasi via teleponnya, Rabu 12 Agustus 2020.

Menurut dia, perpanjangan izin PT PLM oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sultra diadukan oleh masyarakat di Sekretariat Jenderal Saber Pungli Kementrian Hukum dan HAM RI.

Atas dasar aduan tersebut, lanjut dia, semua yang diundang telah memberikan masing masing keterangan dan pendapat terkait terbitnya izin perpanjangan teraebut.

“Intinya dari rapat tadi, pihak tim saber pungli dan KPK bakal melakukan penyelidikan atas dugaan pungli penerbitan izin PT PLM,” ungkap Adi Warman yang juga staf ahli Watimpres RI.

Dijelaskan, terbitnya perpanjangan IUP PT PLM yang kemudian diadukan sejumlah pihak termasuk sejumlah ormas di Kabupaten Bombana dan kini sudah dalam penanganan Tim Saber Pungli Kemenkum dan HAM.

“Hasil rapat disimpulkan agar perpanjangan IUP PT PLM dilakukan pengkajian, penelitian dan penyelidikan terkait dugaan adanya pungli. Jika dikemudian hari perpanjangan temukan tidak memenuhi syarat lagi, maka IUP tersebut dicabut dan dibatalkan. Termasuk yang melakukan pungli akan mempertanggungjawabkan secara hukum,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...