KPU Butur Gelar Penyuluhan Kerangka Hukum Pilkada Dalam Kondisi Covid-19

271
 

Buranga, Inilahsultra.com– Komisi Pemilihan Umum (KPU Buton Utara (Butur), menyelenggarakan Penyuluhan Kerangka Hukum Pilkada Serentak tahun 2020 dan PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020. Giat itu dilaksanakan di salah satu hotel di Kulisusu, Jum’at 21 Agustus 2020, dengan dihadiri langsung Ketua KPU Sultra, Abdul Natsir Muthalib.

Abdul Natsir saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, penting sekali penyuluhan kerangka hukum pemilu dilaksanakan, dalam kondisi bencana non alam Covid-19.

- Advertisement -

“Kita pilkada ini dalam keadaan Covid-19, tentu tadi disampaikan peraturan KPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan dalam keadaan Covid-19. Kita sampaikan aturan-aturan itu kepada peserta seperti PPK, unsur pemerintahan dan masyarakat. Mudah-mudahan itu menjadi pemahaman bersama, tidak hanya diketahui tapi di terapkan,” katanya.

Sehingga, tambah dia pilkada di Butur ini diharapkan terselenggara dengan baik serta lancar. Dari itu, bagi para penyelenggara dari semua tingkatan dalam pelaksanaan pilkada ketika menjalankan tugas, selalu memperhatikan protokol kesehatan.

Kemudian, terang Abdul Natsir berkaitan dengan giat KPU yang baru saja selesai yakni Coklit. Kepada jajaran KPU Butur, dirinya mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang tidak sempat dicoklit.

“Inikan baru saja selesai Coklit, sekarang dalam penyusunan BPAP, tadi sudah menyampaikan jangan ada yang belum sempat kemarin di Coklit. Dicek kembali. Misalnya masih ada di rumahnya, disampaikan ke petugas kita di PPS dan PPK bahkan di KPU,” tuturnya.

“Jadi kehadiran saya di sini bukan hanya membawa materi saja, sekaligus memastikan pekerjaan yang lalu dan bagaimana pekerjaan kedepan ini dalam rangka menuntaskan data kita,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua KPU Butur Hasruddin menerangkan, PKPU nomor 6 tahun 2020 pada dasarnya mengatur tata cara penyelenggara Pilkada 2020 di tengah pandemi covid -19, yang harus mengutamakan protokol kesehatan.

“Pada dasarnya PKPU yang telah di undangkan mengatur tentang tata cara Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Berdasarkan hal itu, pihaknya telah menjalankan tahapan pilkada sesuai yang diamanatkan dalam PKPU dengan menjalankan protap kesehatan.

“Kami sudah menjalankan sesuai dengan protap kesehatan kepada penyelenggara pemilih termasuk PPDP yang saat melakukan pencoklitan baru-baru ini” ujarnya.

Hasruddin membeberkan, dalam waktu dekat ini, akan dilakukan simulasi pencalonan, tentunya setelah usai simulasi tingkat provinsi.

“Simulasi porovinsi itu akan diikuti 7 kabupaten/kota, setelah itu akan dilakukan di daerah masing-masing.

Selanjutnya, jelas dia usai melaksanakan simulasi itu, pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya dengan kepolisian, Kodim, Dukcapil, Kesbangpol untuk persiapan pelaksanaan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Editor : Aso

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...