Bupati Buton: Penyusunan Rencana Tata Ruang Harus Sinkron dengan Provinsi dan Pusat

233
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Wajah tata ruang Kabupaten Buton telah mengalami perubahan sejak tahun 2014 lalu. Perubahan itu merupakan imbas terbentuknya Kabupaten Buton Tengah (Buteng) dan Kabupaten Buton Selatan (Busel) sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), pecahan dari Kabupaten Buton.

Hal itu diungkap Bupati Buton La Bakry saat membuka Acara Koja-Koja yang digagas Forum Komunikasi Pemuda (FKP) bersama Instansi Terkait Pemkab Buton dengan tema ‘Konsep Kawasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasarwajo Sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton’ di Aula Kantor Bupati Buton, Senin 24 Agustus 2020.

- Advertisement -

Menurut La Bakry, penyusunan rencana tata ruang kabupaten harus sinkron dengan perencanaan tata ruang pusat dan provinsi. Sehingga draft yang sudah diajukan harus disesuaikan kembali dengan revisi rencana tata ruang provinsi agar tidak bertentangan. Utamanya untuk menentukan kawasan pertambangan, pertanian, perkotaan, dan lainnya.

“Namun sampai sekarang belum ada hasil dari Kementerian,” tambah politikus Partai Golkar ini.

Ketua FKP Buton, M. Risman Amin Boti mengatakan, dialog yang digelar untuk memberi penguatan dan bahan masukan kepada Pemkab Buton tentang konsep kawasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasarwajo sebagai ibu kota kabupaten.

“Sangat diperlukan keseriusan lintas sektor. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari dialog ini agar ditindaklanjuti,” katanya.

Dalam Koja-koja tersebut akhirnya melahirkan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Buton agar ditindaklanjuti.

Diantaranya, koordinasi lintas sektor perlu dilakukan. Selain itu, membuka opini publik terhadap pembahasan penataan ruang kawasan Ibu Kota Kabupaten Buton agar bisa mendapatkan masukan terhadap pengembangan RDTR.

Selanjutnya, Bupati Buton perlu membentuk Tim Gabungan dari lintas sektor untuk menuntaskan kendala penyusunan RTRW, RDTR maupun turunan yang lebih detail lagi.

Kemudian, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perlu ditambah sesuai keahlian bidang masing-masing.

Penguatan penganggaran dari Pemkab Buton untuk usulan penyusunan maupun perubahan RTRW, RDTR maupun rencana lebih detailnya, agar kedepan dalam waktu yang cepat bisa dibahas. Utamanya sebelum perencanaan relokasi salah satu kelurahan dalam Ibu Kota Kabupaten Buton dan pembangunan stadion diatas pemukiman Keluruhan Takimpo Kecamatan Pasarwajo.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton agar memfokuskan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2020 dan pembahasan APBD tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan wilayah sesuai konsep RDTR Pasarwajo. Pasalnya pengembangan kawasan Pasarwajo merupakan mesin penggerak perekonomian maupun sektor lainnya sesuai visi Pemkab Buton Pengembangan Kawasan Bisnis dengan Budaya Terdepan.

Reporter: LM Arianto

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...