Angin Segar Kebangkitan Aspal Buton

1097
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 64 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 membawa angin segar bagi Aspal Buton.

Pasalnya, dalam Permendagri tersebut mewajibkan seluruh daerah di Indonesia mengutamakan penggunaan Aspal Buton dalam pembangunan maupun pemeliharaan jalan menggantikan aspal minyak.

- Advertisement -

“Alhamdulillah, Lobi-lobi PEMDA Buton untuk menjadikan Aspal Buton sebagai tuan rumah di negeri sendiri akhirnya diakomodir pemerintah pusat,” tulis La Bakry dalam akun Facebooknya, Senin 24 Agustus 2020.

Terbitnya Permendagri tersebut, lanjut La Bakry, kini melahirkan tantangan baru bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton. Tantangan tersebut berupa peningkatan produksi yang harus dilakukan seluruh penegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional.

Sehingga Aspal Buton bisa digunakan secara maksimal di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan tantangan besar bagi seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk segera meningkatkan produksi sesuai dengan kebutuhan aspal secara nasional,” tambah La Bakry.

Menurut La Bakry, jika kapasitas produksi aspal sudah ditingkatkan, maka serapan tenaga kerja akan berjalan dengan sendirinya.

Hal ini, lanjut dia, akan berimbas pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jika ekonomi sudah tumbuh cepat, maka tentu Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan ikut terdongkrak. Dari PAD ini kemudian akan diputar kembali ke masyarakat juga,” terangnya.

“Semoga Aspal Buton bisa kembali berjaya,” tulisnya lagi.

Perjuangan mengembalikan kejayaan Aspal Buton ini sudah dilakukan sejak Bupati Buton dijabat Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry menjabat Wakil Bupati.

Samsu Umar Abdul Samiun terus menyuarakan penggunaan Aspal Buton secara nasional disetiap acara dialog dan seminar di Jakarta.

Kemudian perjuangan mengembalikan kejayaan Aspal Buton dilanjutkan La Bakry saat menjabat sebagai Bupati Buton sejak tahun 2018.

Soal penggunaan Aspal Buton ini, sebelumnya juga pernah disuarakan Anggota DPRD Sultra Fajar Ishak Dg Jaya.

Dia mendesak agar Gubernur Sultra Ali Mazi menyiapkan regulasi tentang pemanfaatan Aspal Buton.

“Saya setuju sekali kalau gubernur mengeluarkan keputusan seperti itu. Apakah dalam bentuk Peraturan Gubernur, apakah dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur, atau bahkan yang lebih kecil surat edaran,” kata mantan Ketua PWI Baubau ini saat dihubungi Inilahsultra.com via telepon selularnya, Rabu 29 Januari 2020.

Sebelum digunakan secara nasional, lanjut mantan Anggota DPRD Baubau ini, komitmen penggunaan Aspal Buton di seluruh wilayah Sultra harus diwajibkan. Sehingga dia menilai peran Gubernur Sultra sangat penting.

Penggunaan Aspal Buton itu harus diawali di seluruh jalan kabupaten dan kota yang ada di Sultra. Bila perlu termasuk jalan nasional yang ada di Sultra.

Kini, Permendagri nomor 64 tahun 2020 telah lahir. Semoga kejayaan Aspal Buton bisa dilahirkan kembali.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...