JPM Laporkan Sejumlah Proyek di Mubar Diduga Bermasalah ke Kejati Sultra

996
 

Laworo, Inilahsultra-com– Jangkar Pemuda Muna Barat (JPM) mengadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, sejumlah paket proyek pengadaan tahun 2018 yang melalui proses lelang di Muna Barat (Mubar), yang diduga bermasalah, Rabu 26 Agustus 2020.

Presidium JPM, Laode Tiris Nambela mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh dari LHP BPK RI perwakilan Sultra, total ada 21 paket proyek pengadaan yang dilaksanakan melalui proses lelang di Kabupaten Mubar bermasalah.

- Advertisement -

Beberapa contohnya seperti, 6 paket pengadaan barang pada Dinas Pendidikan serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan total harga perkiraan sebesar Rp 5.418.050.000,00 dan total nilai kontrak sebesar Rp 5.396.900.000,00.

12 paket pengadaan jasa konsultasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perenancana Pembangunan Daerah (BAPEDA), dan Sekretarian Daerah dengan total sebesar Rp 5.072.740.000,00 dan total nilai kontrak sebesar Rp 5.039.440.000,00.

Anehnya, kata Tiris Nambela, dari 21 proyek pengadaan tersebut dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pemenang sebagaimna dipersyaratkan sebagai dokumen pengadaan.

Keanehan selanjutnya adalah, Pokja pelelangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemilihan dan memenangkan peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan meloloskan perusahaan yang sama.

Contohnya CV. RBP, dengan secara berturut-turut padahal diketahui perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang.

“Akibat dari dugaan itu, harga barang/jasa tidak menggambarkan harga barang /jasa yang sebenarnya dan kualitas pengadaan barang/jasa tidak sesuai yang diinginkan,” kata Tiris Nambela.

Untuk itu, terkait dugaan penyelewengan keuangan negara , pihaknya akan terus mengawal kasus yang sudah di laporkan di Kejati itu dan atas kasus itu juga pihaknya meminta pejabat terkait bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Yang merasa terketuk nuraninya terutama pemuda Mubar, Ayo kita kawal kasus ini sampai tuntas dan pejabat terkait harus bertanggungjawab atas persoalan ini,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejati Sultra, Herman Dermawan saat dikonfirmasi membenarkan aduan tersebut. “Ya, benar,” tutur Herman.

Untuk selanjutnya, terang Herman, surat itu akan disampaikan langsung kepada pimpinan Kejati Sultra.

“Semua surat itu dimasukan ke pimpinan, nanti pimpinan memerintah leading sektornya untuk tindak lanjuti,” ucapnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1
Komentar
loading...