Pimpinan MPR Sepakat Calon Didiskualifikasi Jika Langgar Protokol Covid

Jazilul Fawaid (kanan) didampingi Ketua DPW PKB Sultra Jaelani (kanan).
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jazilul Fawaid Fawaid sepakat dengan adanya sanksi diskualifikasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

Politikus PKB ini mengaku, sanksi tegas harus diberikan kepada calon jika aktivitasnya mengumpulkan massa membahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi virus corona.

“Penegakan hukum harus lebih tegas, ada sanksi supaya mereka (calon kepala daerah) tidak main-main dan masyarakat tetap terjaga kesehatannya,” kata Jazilul Fawaid di Kendari, Jumat 11 September 2020.

Jazilul mengaku, dirinya sudah mendengar adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 ditunda seiring meningkatnya kasus virus corona di beberapa daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Namun, Jazilul berpendapat, pilkada tetap harus dilanjutkan pada Desember 2020 dengan mengutamakan ketegasan regulasi dan aparat harus menindak peserta yang melanggar protokol covid.

Menurut dia, pemerintah telah dua kali menunda tahapan pilkada ini yang awalnya September namun diundur menjadi Desember.

Jika pilkada kembali ditunda, maka akan muncul banyak masalah baru. Misalnya, masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir termasuk calon kepala daerah sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Untuk menghadapi Pilkada 2020 ini kan pemerintah sudah terapkan protokol kesehatan di masa pandemi, kalau ditunda lagi akan ada masalah besar. Sepanjang itu bisa diatasi dengan protokol covid tidak usah ditunda, kalau ditunda pemerintah kehilangan kredibilitas. Kalau ditunda terus, besok ditunda lagi,” jelasnya.

Ia melanjutkan, banyaknya calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU kemarin menjadi evaluasi dari pemerintah. Pelanggaran ini tidak boleh terulang lagi dan perlunya sanksi tegas berupa diskualifikasi bagi calon yang melanggar.

“Kita tahu kendalanya, covidnya yang dihindari, bukan pilkadanya ditunda. Kalau itu membahayakan bisa itu (diskualifikasi) dilakukan tergantung kesepakatan aturan dibuat. Kalau saya, ditegasi saja. Saya setuju diskualifikasi jika terbukti membahayakan,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Jazilul, di tingkat pimpinan MPR belum membicarakan terkait adanya opsi ditunda penyelenggaraan Pilkada 2020 atau tetap dilanjutkan. Namun ia memastikan, Komisi II DPR RI, Mendagri maupun KPU akan membahas masalah ini.

Sebab, kata dia, pertimbangan fasilitas kesehatan perlu dilihat jika sewaktu-waktu kasus membeludak akibat klaster Pilkada. Untuk itu, kata dia, Pilkada 2020 tetap dilanjutkan disertai dengan sanksi tegas kepada calon kepala daerah yang dinilai melanggar protokol covid.

“Tapi, penegakan sampai dengan diskualifikasi, bisa diberikan peringatan, dan sanksi lain agar bisa membuat mereka disiplin,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry