Pembatasan Jam Malam Dianggap Bikin Gaduh, Pemkot Kendari Diminta Kaji Ulang

885
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memberlakukan pembatasan aktivitas atau kegiatan di luar rumah pada malam hari di atas pukul 22.00 sampai 04.00 Wita, yang tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Nomor 4431.1/992/2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Risiko Penyebaran Covid-19 di Kota Kendari.

Pembatasan aktivitas diberlakukan pada mall, toko, pasar modern, warung makan, warung kopi, rumah makan, cafe restoran, tempat hiburan malam (THM), karaoke, pedagang kaki lima, lapak jajanan, lapangan futsal yang sifatnya terjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di atas pukul 22.00 Wita.

- Advertisement -

Pembatasan ini mulai berlaku ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Namun, Anggota DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik menilai, adanya Perwali yang membatasi aktivitas masyarakat atau UMKM pada malam hari tidak akan efektif dalam memutus penyebaran virus corona dan harus dikaji ulang oleh Pemerintah Kota Kendari.

“Kalau Perwali itu kita sepakat, tapi yang kita tidak sepakati itu pembatasan aktivitas masyarakat di malam hari perlu dikaji lagi lebih mendalam oleh pemerintah, karena ini saya menilai merugikan para pelaku UMKM memiliki sumber penghasilan atau yang menggantungkan hidupnya di malam hari,” kata Rajab Jinik, Senin 14 September 2020.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari menjelaskan, saat ini masyarakat salah satunya para pelaku UMKM sangat gaduh dan resah dengan adanya pembatasan aktivitas pada malam hari, karena banyak tempat-tempat usaha terpaksa menutup usahanya.

“Sekarang masyarakat bukan lagi gaduh atau resah dengan adanya Covid-19, tapi gaduh dengan aktivitasnya mereka dibatasi, padahal THM dan beberapa tempat lainnya pendapatan mereka di atas jam 10 malam,” jelasnya.

Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan, pembatasan jam malam ini harus dibuktikan bahwa ada klaster baru corona yang muncul dari THM dan beberapa tempat lainnya. Sementara meningkatnya kasus covid ini tidak ditahu klaster dari mana. Untuk itu, Pemkot Kendari harus membuktikan apakah ada klaster dari THM atau hotel sehingga aktivitasnya pada malam hari dibatasi.

“Saya pikir proses penyebaran Covid tidak ada klaster THM, hotel terutama UMKM. Pemkot jangan mengkambinghitamkan hotel dan UMKM sementara pasar terbuka terus dan tidak proses pengawasan. Menurut saya ini logika yang tidak wajar dan merugikan UMKM diberlakukan oleh pemerintah kota,” ujarnya.

Saat ini juga, kata Rajab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

“Pergub ini sudah jelas cuma berfokus pada protokol kesehatan yang tidak membatasi kehidupan teman-teman. Perlu menjadi pertanyaan, apakah lebih tinggi pergub atau perwali. Jadi, yang mana kita patuhi sekarang,” jelasnya.

Rajab melanjutkan, kalau memang THM ditutup di atas pulul 10 malam harus dipikirkan sumber pendapatan mereka untuk menhgaji karyawan. Pemkot Kendari harus menjamin mereka yang mengandalkan pemasukan ekonominya seperti THM, supermarket, rumah makan, UMKM dan hotel.

“Ini harus dijamin, kalau mereka memang ditutup, apa kopensasi yang dilahirkan oleh pemkot. Kalau seandainya mereka kolaps tidak bisa melanjutkan usahanya, apakah pemerintah kota bersedia membantu menyegarkan kembali perekonomian mereka dengan mengembangkan usaha mereka. Persoalan ini yang harus kita pikirkan bersama dampaknya mereka ini kalau tutup pukul 10 malam,” jelasnya.

“Pemerintah kota harus menjelasakan kenapa harus tutup di atas jam 10 apa alasan dan dasarnya. Kalau untuk cegah Covid-19, tapi sementara pasar tempat umum terbuka sangat leluasa aktivitas masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, atas nama Pansus Covid-19 DPRD Kota Kendari, Rajab menyarankan pemerintah kota dalam Perwali itu ditambahkan dengan siapapun yang masuk di Kota Kendari harus ada bukti swab bebas covid-19.

“Saya menyarankan buat perwali baru dengan menghilangkan pembatasan jam malam. Siapapun masuk Kota Kendari harus ada bukti swab. Karena pembatasan jam malam tidak memutus rantai, yang bisa memutus rantai Covid hanya protokol kesehatan yang sangat jelas,” imbuhnya.

Kemudian Rajab menyarankan juga agar Pemkot Kendari memperketat penjagaan pintu masuk Kota Kendari baik itu jalur perbatasan dengan daerah lain, pelabuhan, bandara dan harus ada bukti rapid test atau swab sebelum masuk Kota Kendari.

“Kalau ada yang masuk Kota Kendari
tidak punya dibuktikan dengan hasil rapid tes atau swab dipulangkan saja. Pemerintah juga harus menyediakan PCR dan tes swab di hotel dan THM, bagi siapa yang tidak membuktikan itu larang masuk hotel dan THM,” tutupnya.

Sebelumnya, kata Rajab, pemerintah kota berhasil menekan angka meningkatnya kasus covid dengan memperketat penjagaan perbatasan Kota Kendari dengan kabupaten lain, pelabuhan dan bandara. Tapi saat ini penjagaan bagi orang masuk di Kota Kendari berpotensi membawa virus corona biasa-biasa saja.

“Saya sepakat kalau pak wali kota mengajukan PSBB. Jangan sampai kita menjaga dari dalam Kota Kendari, tapi ternyata penyakit ini dibawa dari luar daerah, kita sibuk urus di dalam kota ini, tapi penyakit ini datang terus dari luar daerah, kita dikontaminasi orang dari luar karena tidak dibatasi dan leluasannya orang masuk di Kota Kendari,” jelasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...