Pansus DPRD Kendari Rekomendasi Cabut Perwali Pembatasan Aktivitas Malam Hari

538
 

Kendari, Inilahsultra.com Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari merekomendasikan pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur pembatasan aktivitas masyarakat di malam hari dalam rangka pencegahan risiko penyebaran Covid-19 di Kota Kendari.

Keputusan rekomendasi pencabutan tersebut melalui Rapat Dengar Pendapat Pansus Covid DPRD bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Kendari dan Arokap, Dinas Keseahatan dan Asosiasi Rumah Makan, Karaoke dan Pub (Arokap) di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa 22 September 2020.

- Advertisement -

“Surat pemberlakuan pembatasan aktivitas jam malam segara dicabut. Setelah rapat ini, kita serakan ke DPRD melalui pimpinan dan akan bersurat ke pemerintah kota agar pembatasan aktivitas malam itu segera dicabut. Kalau bisa satu dua hari ke depan sudah ada keputusannya,” kata Ketua Pansus Covid DPRD Kota Kendari Andi Sulolipu.

Menurut dia, pembatasan aktivitas malam saat ini sudah menjadi keresahan masyarakat, karena sangat berdampak pada perekonomian masyarakat Kota Kendari. Terutama yang dirugikan para pelaku usaha malam seperti Tempat Hiburan Malam (THM) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan beberapa tempat lain.

“Kita harus pikirkan dampaknya. Kasian mereka para pelaku usaha yang mencari rezeki dan mengantungkan hidupnya di malam hari harus dibatasi waktunya, seperti THM harus menggaji karyawannya, mau gaji dengan apa karyawannya kalau sudah tidak ada pendapatannya,” ujarnya.

Politikus PDIP ini mengatakan, harusnya pemerintah kota memberikan keringanan kepada THM dan UMKM pembayaran pajak, karena sumber pendapatan mereka di malam hari sudah dibatasi oleh pemerintah.

“Kita tahu bersama THM dan UMKM ini sumber pendapatannya di malam hari di atas jam 10 sudah dibatasi secara otomatis pendapatannya pasti berkurang. Tapi pemerintah kota masih memungut pajak secara utuh, mereka ini mau ambil di mana uang untuk menggaji karyawan dan bayar pajak sementara di atas jam 10 sudah bisa beroperasi usahannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Andi Sulolipu mengatakan, THM dan UMKM ini merupakan sektor penyumbang Pedapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari melalui sektor pajak.

“Pemerintah kota harus memikirkan ini demi sektor ekonomi di Kota Kendari terus berjalan, dan ini tidak bisa kita pungkiri akan berdampak PAD akan berkurang,” jelasnya.

Sebenarnya, kata Andi Sulolipu, Pansus Covid DPRD mendukung Perwali Kendari Nomor 47 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Kita mendukung Perwali ini, tapi kalau pembatasan jam malam kami tidak setuju karena banyak masyarakat yang  menggantungkan hidupnya di malam hari mengeluh dan bikin resah,” tutupnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kendari, Rahminingrum mengatakan, apa yang dihasilkan dalam rapat bersama Pansus Covid DPRD akan disampaikan ke Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Kendari dalam hal ini Wali Kota Sulkarnain Kadir.

“Saya ditunjuk mewakili Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Kendari untuk hadir dalam rapat, tapi apa yang dihasilkan dalam rapat ini saya akan sampaikan dan meneruskan ke ke Ketua Gugus Tugas Covid-19 Wali Kota Kendari,” ujarnya.

Untuk diketahui, Surat Edaran Wali Kota Kendari Nomor 4431.1/992/2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Resiko Penyebaran Covid-19 di Kota Kendari mulai berlaku ditetapkannya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Berikut bunyi Surat Edaran Wali Kota Kendari Nomor 4431.1/992/2020 tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Resiko Penyebaran Covid-19 di Kota Kendari.

Pertama, masyarakat di wilayah Kota Kendari untuk tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah di atas pukul 22.00 sampai 04.00 Wita kecuali untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan penting.

Kedua, mall, toko, pasar modern, warung makan, warung kopi, rumah makan, cafe restoran, tempat hiburan malam, karaoke, pedagang kaki lima, lapak jajanan, lapangan futsal yang sifatnya terjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di atas pukul 22.00 Wita.

Ketiga, kepada kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan pemantauan atau monitoring dari tingkat kecamatan dan kelurahan agar saling bersinergi melakukan kegiatan patroli secara berkala.

Keempat, bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas atau kegiatan di luar waktu pemberlakuan jam malam yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kendari, maka dapat dilakukan kegiatan pembinaan oleh kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja.

Kelima, edaran ini mulai berlaku pada saat diberlakukan peraturan wali kota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 serta dilakukan evaluasi secara berkala.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...