Gubernur Sultra Luncurkan Kemitraan Bupati dan Wali Kota Wilayah Pesisir

562
 

Kendari, Inilahsultra.com – Sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia dengan 651 pulau, 1.740 Km panjang pantai, dan puluhan kelompok etnis, Sulawesi Tenggara (Sultra) diberkahi dengan kekayaan alam laut.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia, Sultra memiliki jalur mangrove terbesar dan kawasan terumbu karang terbesar kedua di dunia.

- Advertisement -

Hal ini dibuktikan dengan 97 persen jenis terumbu karang dunia berada dalam perairan teritorial Sultra (0-12 mil laut dari pantai).

Nelayan pesisir dan perikanan yang bergantung pada aset alam penting ini merupakan bagian dari warisan budaya dan ekonomi.

Sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil. Mereka menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana untuk menangkap ikan di daerah dekat pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan. Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan liar Sultra.

Demikian penekanan yang disampaikan Vice President RARE Indonesia, Taufiq Alimi saat pembentukan kemitraan dan bertemunya semua stakeholder perikanan secara virtual, Selasa 29 September 2020.

Pertemuan virtual ini dihadiri Gubernur Sultra Ali Mazi dari Ruang Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra, Kepala Bappeda Sultra J. Robert Maturbongs, Plt. Kadis Perikanan Sultra, dan 17 Bupati/Wali Kota se-Sultra juga mengikuti pertemuan secara virtual ini.

Direktur Direktorat Kelautan dan Perikanan Sri Yanti JS mengungkapkan, praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan diatur dengan buruk, penegakan dan tata kelola yang juga buruk, degradasi habitat ikan, dan pemicu tekanan eksternal, seperti perubahan iklim, mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan bergantung.

Perikanan yang menurun, lanjut dia, mengganggu kestabilan upaya pembangunan nasional dan menimbulkan ancaman material bagi ekonomi Indonesia. Termasuk mengancam ketahanan pangan dan mata pencaharian jutaan orang.

“Yang pertama merasakan dampak dari sumber daya yang habis ini adalah nelayan pesisir dan keluarga serta komunitasnya,” ujar Sri Yanti.

RARE Indonesia bekerja sama dengan desa nelayan dan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membangun dan memperkuat pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat di perairan provinsi.

Lembaga ini telah mengembangkan jaringan kemitraan global yang luas dengan lebih dari 100 organisasi dan institusi untuk mewujudkan perubahan.

Lembaga ini fokus membangun kapasitas kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu ada juga pemerintah provinsi, lembaga pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Sulawesi Tenggara, asosiasi nelayan dan nelayan, Universitas Halu Oleo, Universitas Muhammadiyah Kendari, LSM Conservation International, World Wildlife Fund, Blue Ventures, dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, kebutuhan program dan prakarsa lokal dalam pencapaian pembangunan masyarakat dan industri perikanan oleh nelayan kecil, potensi perikanan, dan perubahan iklim harus terus didorong dan dikembangkan. Sehingga bisa memaksimalkan kesejahteraan para nelayan.

Menurut dia, pengolahan hasil laut dan perikananan lainnya secara berkelanjutan perlu terus dikembangkan.

Saat ini, kawasan perikanan sedang dibangun Pemprov Sultra di Kabupaten Buton. Hal ini menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14) di Sulawesi Tenggara.

“Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Menko Maritim dan Investasi, Bappenas, Kemendagri, Kementerian KKP, yang telah memberikan dukungan untuk kemitraan bagi nelayan ini,” tegas Ali Mazi.

Pemprov Sultra, lanjut dia, akan mendukung dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalan kemitraan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Bappeda Sultra, siap mengawal dan memastikan kemitraan ini tetap berjalan.

“Kemitraan ini, secara jangka panjang, dapat mewujudkan perikanan lestari sebagai jaminan pencaharian masyarakat kami. Sense of responsibility dan kepekaan untuk mewujudkan tanggung jawab mensejahterakan nelayan kecil kita harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus menjamin agar kehidupan nelayan kita menjadi baik seperti nelayan lainnya di seluruh dunia,” ujarnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...