Baru Dilantik, Mendagri Malah Berhentikan Ramadio dari Plt Bupati sekaligus Wabup Butur

12200
 

Kendari, Inilahsultra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) memberhentikan sementara Ramadio sebagai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) dari jabatannya.

Keputusan tegas memberhentikan sementara ini melalui surat Nomor 132.74/4830 tanggal 30 September 2020 untuk dilakukan pemberhentian sementara Wakil Bupati Buton Utara Ramadio, sebagai Wakil Bupati Buton Utara.

- Advertisement -

Disebutkan dalam surat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dalam surat tertanggal 30 September 2020, Ramadio didakwa Primair, Subsidair, dan lebih Subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan Kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun.

“Keputusan ini untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton Utara, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” ungkap Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik, Kamis 1 Oktober 2020.

Untuk diketahui, Ramadio menjabat Plt Bupati Buton Utara sejak bupati definitif Abu Hasan mengajukan surat cuti sejak 26 September lalu sampai dengan 5 Desember untuk maju Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Ramadio ditunjuk sebagai Plt Bupati Butur oleh Gubernur Sultra Ali Mazi.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...