Dewan Minta Pemkot Kendari Pastikan Legalitas Hutan Mangrove

494
 

Kendari, Inilahsultra.com Kawasan hutan mangrove di Teluk Kendari saat ini masih dikuasai masyarakat atau korporasi yang menjalankan usaha, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meski telah melanggar peraturan daerah kota Kendari dan sejumlah undang-undang.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, LM Rajab Jinik mengatakan, pemerintah kota harus menyampaikan status dan legalitas hutan mangrove kepada masyarakat bahwa telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 dan Undang-Undang.

- Advertisement -

“Pemerintah kota harus sampaikan secara tegas dilarang beraktivitas atau berusaha di Hutan Mangrove karena telah melanggar perda dan undang-undang. Yang bisa dibangun pos untuk menjaga mangrove dan  untuk perikanan,” kata LM Rajab Jinik, Rabu 30 September 2020.

Status dan legalitas hutan mangrove, kata Rajab, supaya bisa menjadi dasar hukum masyarakat yang beraktivitas menjalankan usahanya di lahan tersebut. Agar masyarakat tidak terusik dengan kewenangan pemerintah kota, provinsi dan pusat.

“Kita juga melindungi masyarakat
Kota Kendari yang mencari sesuap nasi di sana, tapi kalau tidak ada status legailitasnya dan itu salah, maka secara keseluruhan salah. Pemerintah kota hadirkan legalitas yang sesungguhnya jangan sepotong-sepotong ini bisa itu tidak bisa, karena kita semua ini bekerja berdasarkan undang-undang tidak berdasarkan keinginan dan kemauan pribadi,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dari bulan Maret 2020 kemarin Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia (RI) merencanakan pengusuran semua yang melanggar, tapi karena faktor Covid sampai saat ini tertunda.

Lanjut Rajab, surat legalitas yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR sudah masuk di Pemkot Kendari melalui Dinas Tata Ruang Kota Kendari terdapat 21 tempat yang akan digusur termasuk pelanggaran di hutan mangrove. Tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah kota.

Rekomendasi dari kementerian ATR melalui pendapat hukum, kata Rajab, pada pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, bahwa kegiatan usaha di kawasan Hutan Kota terindikasi melanggar pemanfaatan ruang karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa kegiatan usaha di Hutan Kota terindikasi melanggar pemanfaatan ruang karena tidak menaati rencana tata ruang yang ditetapkan.

Kemudian, dalam lampiran peta rencana pola ruang RTRW Kota Kendari, bahwa aktivitas bangunan perdagangan berada pada kawasan hutan kota yang dapat menganggu dan merusak fungsi kawasannya. Kegiatan pembangunan perdagangan di hutan kota tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

Tidak ada ketegasan dari pemerintah kota, kata Rajab, yang ditakutkan jangan terjadi konflik ketika masyarakat diberikan kebebasan untuk kapling tanah di tempat-tempat yang dilarang dalam perda seperti di hutan mangrove, karena pemerintah kota melakukan pembiaran.

“Sebagai eksekutor kami minta ketegasan pemerintah kota dalam menjalankan hukum dengan pelanggaran yang terjadi di depan mata. Seperti hutan mangrove, depan Hotel Claro tidak masuk akal semua sudah ada bersertifikatnya dan tempat lain yang melanggar,” ujarnya.

“Pemerintah kota harus membuka
secara terang benderang surat dari kementerian ATR ke publik, supaya masyarakat tau dan paham tempat-tempat yang dilarang salah satunya di hutan mangrove. Tapi sampai saat ini tidak ada langkah dilakukan pemerintah kota, sehingga masyarakat sesuka hati menimbun dan kapling tanah di kawasan tersebut berpotensi terjadi konflik karena saling klaim, ini yang harus kita cegah” tambahnya.

Dalam rekomndasi Kementerian ATR, kata Rajab, menjelaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 69 ayat (1), setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama  tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Kemudian Pasal 70 ayat (1), setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama  tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

Dan Pasal 71 ayat (1), setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp500 juta.

“itu sagat jelas dalam undang-undang kalau melanggar hukumnya dapat pidana tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta. Kenapa pemerintah kota tidak melapor di polisi supaya orang-orang yang menaikan status tanah di Hutan Mangrove tidak sesuai peruntukannya ditangkap semua,” jelasnya.

Informasi yang diterima dari, kata Rajab, pemerintah kota sudah tiga kali melayangkan teguran untuk menutup dan membongkar sendiri tempat usahanya yang melanggar di Hutan Mangrove. Tapi ada lagi aktivitas masyarakat yang menjalankan usahanya.

“Pada saat itu sudah mau gusur, tapi sampai saat ini belum digusur. Di mana ketegasan pemerintah kota. Artinya jangan buat masyarakat merugi pada kondisi saat ini di saat menyelamatkan usahanya,” jelasnya.

Untuk itu, Rajab menyarankan kepada pemerintah kota untuk merevisi atau meninjau kembali Perda Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 supaya masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan tenang.

“Pengakuan pemerintah kota sudah melaksanakan perubahan Perda RTRW. Kalau bisa kita rubah saja perdanya Kota Kendari, kita legalkan semua yang ada di sana supaya masyarakat tidak merasa terusik dan merasa nyaman dalam menjalankan usahanya,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...