DPP PDIP Punya Keyakinan Berbeda, NA Benar Pesta Miras?

1750
 

Baubau, Inilahsultra.com – Sampai saat ini, NA (inisial), oknum anggota DPRD Baubau dari Fraksi PDIP masih enggan melakukan upaya hukum terkait kebenaran video dugaan pesta Miras bersama salah seorang oknum ASN Baubau inisial FN.

Padahal, melalui rapat pleno, DPC PDIP Baubau telah merekomendasikan agar NA segera melakukan upaya hukum terkait kebenaran video dugaan pesta Miras tersebut.

- Advertisement -

Disisi lain, hasil penyelidikan dan klarifikasi Tim Penyelesaian Masalah (TPM) juga merekomendasikan agar NA segera melakukan upaya hukum untuk membuktikan bahwa video dugaan pesta Miras tersebut hanyalah fitnah belaka.

TPM pun memberikan NA waktu selama tujuh hari untuk melakukan upaya hukum. Namun, sampai dengan melewati batas waktu yang diberikan, NA tak kunjung melakukan upaya hukum.

Menariknya, DPP PDIP melalui Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mempunyai pandangan lain atau keyakinan berbeda terkait video viral dugaan pesta Miras tersebut.

Olehnya itu, DPP PDIP memerintahkan NA untuk segera melakukan permintaan maaf ke partai dan publik. Namun, hingga TPM menyerahkan hasil penyelidikan dan klarifikasi, NA belum juga melakukan permohonan maaf.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP Baubau Rais Jaya Rachman menuturkan, saat rapat virtual se Indonesia yang juga di ikuti oleh Ketua Bidang Kehormatan dari unsur DPD dan DPC, Komarudin mengatakan jika masih ragu mengambil keputusan maka DPP akan melakukan uji forensik terhadap video tersebut.

“Jika nanti keputusan PDIP ini keluar tanpa memenuhi seluruh unsur termasuk pembuktian didalamnya (upaya hukum), saya selaku pribadi dan juga kader partai akan tegas meminta kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP untuk melakukan uji forensik karena ini sudah menjadi sorotan publik,” tuturnya Rabu 14 Oktober 2020.

RJR (sapaan akrab Rais Jaya Rachman) mengatakan, jika hasil penyelidikan dan klarifikasi TPM diserahkan ke DPP dan DPP yang akan menentukan, maka tidak ada keputusan pilihan selain dinyatakan bersalah.

“Berarti memang tidak main-main (sanksinya). Karena kewenangan memberikan sanksi berat itu ada di DPP (itu berdasarkan AD/ART PDIP),” ujarnya.

Sesuai AD/ART PDIP, tambah RJR, sanksi berat itu diantaranya pencabutan sementara keanggotaan dan pemberhentian secara permanen.

“Tetapi bisa saja DPP mengambil masalah NA karena kasus ini telah menasional. Jadi, tidak menutup kemungkinan ada rekomendasi lain selain sanksi berat,” pungkasnya.

Reporter: Muhammad Yasir

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...