Tarik Retribusi Menggunakan Perbup Buteng, Sewa Alat pada Dinas PU Jadi Temuan BPK

579
 

Labungkari, Inilahsultra.com – Sewa alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, sewa alat berat tersebut hanya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) Buteng.

Sehingga, kondisi itu dianggap tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 156 Poin A. Pasal ini menyebutkan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

- Advertisement -

Kepala Dinas PU Buteng Maiynu mengakui, penarikan retribusi tersebut menggunakan Perbup. Namun dasar pembuatan Perbup penarikan sewa alat itu menggunakan Perda induk Kabupaten Buton.

“Dasar Perbup itu kita masih menggunakan Perda Kabupaten Buton dua tahun. Jadi temuan itu, hanya karena Perbup saja. Tapikan Perbup tidak apa-apa, itu memacu agar kita percepat pembuatan Perdanya. Yang kedua menjadi dasar temuan tersebut adalah Standar Operasiaonal Prosedur (SOP),” ungkapnya saat di temui di ruang kerjanya, Rabu 14 Oktober 2020.

Selama tahun 2018, penarikan sewa alat berat masuk ke kas daerah sebesar Rp 600 juta lebih.

“Tapi untuk saat ini kita sudah memiliki Perda sendiri terkait sewa alat,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Buku III halaman 5, ada beberapa item penarikan retribusi tidak memiliki Perda. Salah satunya retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa alat berat dengan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 600.400.000.

Kondisi tersebut, dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 156 menyatakan bahwa: a) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. b) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut. c) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
(1) nama, objek, dan Subjek Retribusi;
(2) golongan Retribusi;
(3) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
(4) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
(5) struktur dan besarnya tarif Retribusi;
(6) wilayah pemungutan;
(7) penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
(8) sanksi administratif;
(9) penagihan;
(10) penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
(11) tanggal mulai berlakunya.

Reporter: LM Arianto

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...