Soal Pembangunan AMP Tanpa Izin, Pjs Bupati Butur Belum Terima Laporan

602
 

Buranga, Inilahsultra.com – Keberanian Pjs Bupati Buton Utara (Butur) Hery Alamsyah menegakkan aturan akan diuji. Dugaan pelanggaran terhadap Perda Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Butur oleh PT Buton Karya Konstruksi akan menjadi ujian pertama.

Namun sayang, pembangunan Aspal Mixing Plant (AMP) atau industri pengolahan aspal yang diduga belum mengantongi izin dan seharusnya sudah sampai ke telinganya, belum ada yang melaporkan.

- Advertisement -

“Saya belum tau (Pembangunan AMP Tanpa Izin). Saya kan baru berapa hari,” singkat Hery Alamsyah di Gedung DPRD Butur, Jumat 16 Oktober 2020.

Hery mengakui, belum menerima laporan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) terkait pembangunan AMP tanpa izin tersebut. Sehingga, Hery belum bisa berandai-andai terkait langkah yang akan diambil.

“Belum ada laporan. Saya baru tau dari wartawan. Makanya saya belum tau langkah apa yang akan diambil. Solusinya seperti apa,” tandasnya.

Pembangunan AMP oleh PT Buton Karya Konstruksi sudah berjalan sekitar setahun, tepatnya tahun 2019 lalu. Namun sayang, meski tak punya izin, perusahaan tersebut terus beroperasi.

Parahnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur terkesan ‘menutup mata’. Jangankan menutup, menegur pun tidak.

Pembangunan AMP oleh PT Buton Karya Konstruksi di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu diduga melanggar Perda nomor 51 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Butur.

Dimana, dalam Perda tersebut tidak mengizinkan industri pengolahan aspal berada di Kecamatan Kulisusu. Industri pengolahan aspal hanya dibolehkan berada di Kecamatan Kulisusu Barat dan Kulisusu Utara.

Terkait pembangunan AMP tersebut juga sudah dilaporkan ke Polres Butur.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...