Data Penerima Bantuan Covid-19 Tak Diserahkan, Pansus DPRD Butur Kesal

322
 

Buranga, Inilahsultra.com – Anggota Pansus DPRD Butur dibuat kesal Dinas Koperasi dan UKM saat rapat terkait dana bantuan penguatan ekonomi digelar, Selasa 20 Oktober 2020. Pasalnya, data penerima bantuan koperasi dan UKM tak diserahkan kepada Pansus.

Anggota Pansus DPRD Butur Hasrianti Ali mengatakan, seharusnya sebelum duduk rapat data penerima bantuan tersebut sudah diserahkan.

- Advertisement -

“Mana datanya 1000 pelaku usaha yang menerima bantuan itu. Harusnya sebelum kita duduk rapat data itu sudah harus diserahkan,” kesal Hasrianti.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Butur Baebudi menjelaskan, data penerima bantuan tersebut tak bisa diserahkan begitu saja. Ada mekanisme yang harus dilalui.

“Mengenai data itu, ada mekanisme. DPRD harus bersurat ke Ketua Gugus Tugas Covid-19,” tandas Baebudi.

“Data-data seperti itu harus diperintahkan oleh pimpinan. Minta maaf bukan karena kita tidak mau tapi ini mekanisme. Ketua Gugus Tugas adalah bupati dan wakilnya Ketua DPRD,” tambah Baebudi.

Mendengar jawaban itu, Hasrianti kemudian menanyakan data koperasi penerima bantuan.

Menurut Hasrianti, koperasi penerima bantuan jumlahnya lebih sedikit. Hanya 10 koperasi. Sehingga nama-nama koperasi itu sebaiknya diserahkan.

Berharap bisa menerima data, justeru Baebudi mengaku tidak mengetahui nama-nama koperasi tersebut. Pasalnya, data itu ada pada kepala bidang yang menangani.

“Saya tidak tau soal 10 koperasi itu karena ada yang nenangani khusus. Yang pegang kepala bidang. Data saya belum pegang,” tuturnya.

Mendengar jawaban itu, Hasrianti kemudian meminta agar kepala bidang yang dimaksud dipanggil dan memberikan data.

“Sekarang 10 koperasi itu apa saja. Sekarang bapak atasannya, panggil itu kepala bidang. Bapak yang bertanggung jawab disini,” tandasnya.

Hasrianti mengaku, ada perbedaan data yang disebutkan Dinas Koperasi dan UKM dengan data yang diterima sesuai hasil review Inspektorat.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, koperasi yang menerima bantuan tersebut 10 koperasi. Sedangkan hasil review inspektorat terdapat 20 koperasi.

“Hasil review inspektorat itu 20 koperasi dan setiap koperasi menerima Rp 10 juta. Mana yang benar,” tandasnya.

Akibat tidak ada data yang diserahkan, anggota Pansus lainnya, Muh Rukman Basri Zakariah meminta agar data penerima bantuan tersebut diserahkan besok, Rabu 21 Oktober 2020.

“Data-data ini harus disiapkan sebelum kita rapat selanjutnya,” pintanya.

Ketua Pansus DPRD Butur Sujono mengaku heran dengan Dinas Koperasi dan UKM. Pasalnya, data penerima bantuan tidak diserahkan.

“Heran saya kenapa data saja tidak mau diberikan. Ini seperti ada unsur kesengajaan,” ketusnya.

Sujono menegaskan, seharusnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerima dana bantuan Covid-19 tidak main-main. Pasalnya, Pansus bisa saja mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum jika ada masalah.

“Pansus ini bisa melahirkan sebuah rekomendasi. Ingat itu. Termasuk memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ini seperti ada hal-hal yang disembunyikan. Harusnya bapak kesini sudah menyiapkan datanya,” tuturnya.

Sujono menambahkan, sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan kepada Pansus jika OPD benar-benar bekerja.

“Tapi kalau ada kongkalingkong pasti tidak akan transparan,” sindirnya.

Anggota Pansus Fatria menambahkan, sudah menerima laporan terkait dana bantuan bagi koperasi tersebut. Bahkan ada pengurus koperasi yang mengaku hanya menerima Rp 7 Juta.

“Menurut penerima Rp 10 juta perkoperasi tapi yang diberikan hanya Rp 7 juta. Ini laporan yang saya terima,” imbuhnya.

Bukan hanya itu, Fatria juga mempertanyakan perbedaan data dari Dinas Koperasi dan UKM dengan data Inspektorat. Pasalnya, data dari Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp 100 juta untuk 10 kopersi. Sedangkan data hasil review Inspektorat sebesar Rp 200 Juta.

“Mana yang benar ini, data Dinas Koperasi dan UKM atau hasil review Inspektorat,” tanya Fatria.

Baebudi merinci, dana bantuan Covid-19 yang diterima Dinas Koperasi dan UKM jumlahnya sebesar Rp 846 Juta. Untuk bantuan koperasi sebesar Rp 100 Juta untuk 10 koperasi dan Rp 500 Juta untuk 1000 pelaku usaha.

Selain itu, ada juga Rp 75 juta sebagai operasional Dinas Koperasi dan UKM dan Rp 170 Juta untuk operasional pendataan UMKM.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...