Sikap BEM Universitas Halu Oleo terkait Kedatangan Jokowi di Sultra

9002
 

Kendari, Inilahsultra.com Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sultra.

Ketua BEM UHO Kendari Pandiy Priyono mengatakan, pihaknya menyoroti kedatangan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Sultra di tengah protes penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

- Advertisement -

“Di tengah problematika bangsa hari ini yang ditandai banyaknya gerakan dari seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat presiden terkesan menutup mata akan semua itu,” kata Pandiy dalam keterangan tertulisnya, Rabu 21 Oktober 2020.

Ia menyebut, penolakan kedatangan Presiden RI di Sultra merupakan buntut kekecewaan atas banyak hal yang terjadi selama kepemimpinan Jokowi.

Di antaranya, kasus penembakan Mahasiswa UHO Kendari Randi yang sudah bergulir di pengadilan namun dari fakta persidangan terdakwa tunggal Brigadir AM berpotensi bebas.

“Kasus almarhum Yusuf Kardawi masih pada tahap penyelidikan sudah melewati waktu satu tahun. Seharusnya presiden sudah mengeluarkan sikap khusus atas pelanggaran HAM yang terjadi di awal periode keduanya akibat dari RUU yang diusulkan pemerintah,” katanya.

Menurut dia, waktu satu tahun sudah cukup untuk Presiden sebagai panglima tertinggi di Negara ini untuk mengeluarkan instruksi kepada Polri dan Kejaksaan agar segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tersebut.

“Sebagaimana dulu yang pernah tertuang dalam program Nawacita, tentunya hal itu masih ada dalam pikiran dan ingatan presiden,” bebernya.

Ia juga menyebut, presiden seharusnya sudah mengevaluasi kinerja Kapolri yang masih bertanggung jawab atas kasus penembakan mahasiswa di Kendari dari saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

Kemudian, mengevaluasi Kapolda Sultra yang masih menjabat sebagai wakapolda dan bertanggung jawab atas pengamanan aksi demonstrasi 26 September 2019 yang menyebabkan tertembaknya 2 mahasiswa  di Kendari.

“Maraknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU CILAKA di seluruh kota, seharusnya sudah menjadi prioritas presiden untuk segera menyelesaikan inti permasalahannya, sebab tentu penolakan  lahir karena ada kesenjangan dari UU tersebut, maka mengeluarkan perppu tentu menjadi salah satu langkah taktis,” pungkasnya.

Untuk itu, mereka mendesak agar polisi segera menuntaskan kasus pembunuhan Randi dan Yusuf dan Presiden membatalkan undang-undang Cipta Kerja.

Jokowi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja sehari di Sultra, tepatnya mengunjungi perkebunan tebu dan pabrik gula di Bombana milik PT Jhonlin dan meresmikan Jembatan Teluk Kendari, Kamis 22 Oktober 2020.

Penulis : Onno

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...