Data Pelaku Usaha Penerima Bantuan Belum Diserahkan ke Pansus DPRD Butur

410
 

Buranga, Inilahsultra.com – Data pelaku usaha dan 10 koperasi penerima bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Utara (Butur) belum diserahkan ke Pansus DPRD.

Padahal, rapat Pansus yang digelar pada Senin 19 Oktober 2020, Pansus ngotot meminta data pelaku usaha dan koperasi penerima bantuan itu agar diserahkan pada Selasa 20 Oktober 2020.

- Advertisement -

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Butur, Baebudi mengakui belum menyerahkan data tersebut.

Dia beralibi, data itu tak bisa diserahkan bila belum ada perintah dari Bupati Butur selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

“Belum diserahkan data 10 koperasi itu dan pelaku usaha. Saya masih menunggu Pak Bupati karena beliau Ketua Satgas. Beliau masih keluar daerah,” kata Baebudi di ruang kerjanya, Kamis 22 Oktober 2020.

Menurut dia, data 10 koperasi dan pelaku usaha penerima bantuan pemulihan ekonomi itu ada. Namun, data itu bisa diserahkan bila sudah mendapat izin dari Bupati Butur.

Sebenarnya, lanjut dia, bantuan yang bersumber dari dana Covid-19 itu, tidak mesti harus diselesaikan melalui Pansus. Pasalnya, tahun anggaran masih berjalan.

Apalagi, lanjut dia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit dana Covid-19 belum turun.

“Pertanggungjawaban kita saja ini belum selesai, masih berjalan,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Baebudi juga menepis adanya informasi yang menyebut bahwa terjadi pemotongan dana untuk bantuan koperasi seperti yang disebutkan anggota Pansus DPRD Butur Fatria.

Saat rapat Pansus yang digelar Senin 19 Oktober 2020, Fatria menyebut ada informasi dugaan pemotongan dana bantun koperasi yang diterima. Seharusnya, setiap koperasi mendapat Rp 10 Juta, namun ada koperasi yang hanya menerima Rp 7 Juta.

“Saya menerima laporan dari panitia. Ada buktinya penyerahan Rp 10 juta kepada masing-masing koperasi, termasuk dokumentasinya,” tandas Baebudi.

“Dan saya tidak mau dikorbankan dengan isu-isu diluar seperti itu,” tambahnya.

Baebudi juga menjelaskan, perbedaan data antara Dinas Koperasi dan UKM dengan hasil review Inspektorat itu betul. Data review itu merupakan patokan dalam menentukan pemberian bantuan.

“Kita tidak boleh memberikan bantuan melebihi yang sudah di review oleh Inspektorat. Contoh, data hasil review Rp 200 Juta, tapi setelah dicek kemampuan anggaran oleh keuangan cuma Rp 100 Juta. Maka itu yang kita berikan,” jelasnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...