Nasib Tiga Nenek di Kendari : Dipecat Tanpa Pesangon dan Minta Bantuan ke Jokowi

9895
 

Kendari, Inilahsultra.com Tiga nenek di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Norma (66), Yodiati (48), dan Sumiati (65) menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon oleh perusahaan pengelola hasil laut PT Kelola Mina Laut (KML).

Mereka bekerja kurang lebih sudah 10 tahun lebih namun status mereka hanya butuh lepas. Gaji pun jauh di bawah standar upah minimum Kota Kendari.

- Advertisement -

Lebih menyakitkan lagi, saat sakit, mereka tidak mendapatkan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bekerja hampir berpuluh tahun, tapi tetap dianggap sebagai buruh lepas dengan gaji di bawah upah minimum Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukan hanya itu, saat sakit, mereka tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan.

Norma menyatakan, ia mulai bekerja sejak 2007 hingga 2019. Ia ditempatkan sebagai buruh yang bertugas memilah dan membersihkan udang di sebuah ruangan dengan suhu dingin selama 8 jam.

Ia bilang, upah yang diperoleh berdasarkan hitungan perkilogram yang dikerjakan. Namun, ia mengaku perusahaan tidak pernah disampaikan berapa kilo setiap hasil laut yang dikerjakannya.

“Kita terima upah setiap dua minggu sekali,” jelasnya, Rabu 21 Oktober 2020.

Nenek bercucu empat ini menyebut, dalam dua minggu itu kadang menerima Rp300 ribu hingga Rp900 ribu, tergantung kesanggupannya berada dalam ruangan pendingin dan jumlah barang yang masuk.

“Kita terima tidak menentu,” ujarnya.

Pengakuan yang sama diungkapkan Yodiati. Dirinya mulai bekerja di Pusat Perikanan Samudera Kecamatan Abeli Kota Kendari itu sejak 13 tahun lalu, tepatnya 2007 silam.

Dirinya ditempatkan sebagai petugas kebersihan dan masuk bekerja mulai pukul 08.00 WITa, hingga pukul 16.00 WITa. Selama 8 jam bekerja, keringat janda lanjut usia ini cuma diberi Rp13 ribu per jam.

Dalam setiap kali gajian perdua pekan, ia kadang menerima Rp300 ribu hingga Rp500 ribu. Kalau pun ia datang terlambat, maka gajinya dipotong.

“Kadang sudah tidak cukup Rp13 ribu,” imbuhnya.

Kedua buruh lanjut usia ini tak pernah menerima kwitansi atas penerimaan gaji dari perusahaan. Mereka hanya dapat catatan kecil berupa keterangan nominal gaji setiap dua minggu.

Dipecat saat Sakit Tanpa BPJS

Norma masih ingat ketika dirinya tiba-tiba jatuh pingsan di tempat kerjanya akibat suhu dingin pada 2019 lalu. Tubuhnya menggigil mirip orang terkena hipotermia. Sebagian tubuhnya keram.

Setelah itu, ia kemudian sadar dan meminta untuk pulang lebih awal dengan menumpang jasa ojek.

Warga Kelurahan Poasia, Kota Kendari ini kemudian pergi berobat di rumah sakit. Namun, pihak perusahaan tidak juga membantunya meringankan beban biaya.

“Kita tidak diberikan BPJS kesehatan,” katanya.

Dengan menggunakan biaya sendiri, akhirnya ia bisa sembuh dan mencoba kembali bekerja. Sayang, perusahaan telah memecatnya dengan alasan tidak mau mempekerjakan orang yang sudah tua.

Ia pun kesal, sebab, dirinya dipecat di saat sakit tanpa pesangon dan perusahaan yang mengabaikan kewajibannya.

Sampai sekarang tidak ada pesangon yang diberikan, jangankan itu, penjelasan pemecatan juga tidak pernah disampaikan,” jelasnya.

Nasib Yodiati pun demikian. Ia pernah pingsan akibat kedinginan saat bekerja pada 2016 silam. Gejala sakitnya mirip dengan Norma.

Karena sakit, ibu enam anak ini kemudian berobat menggunakan uang pribadi selama dua bulan.

Namun, hingga dia sembuh, belum juga m dapat panggilan dari perusahaan. Belakangan ia ketahui dirinya telah dipecat dengan alasan tak jelas.

“Saya lalu datang bertanya ke perusahaan, katanya sudah lanjut usia, sudah tidak ada penerimaan lagi. Dipecat begitu saja tanpa penjelasan dan sampai sekarang tidak ada pesangon,” bebernya.

Nasib serupa juga dialami nenek Sumiati. Buruh perempuan yang memiliki 20 cucu ini dipecat tanpa pesangon dari perusahaan. Sempat jatuh sakit tapi tak juga mendapat tanggungan perusahaan.

Melawan dan Menuntut Keadilan

Usia yang renta tak menyurutkan mereka melawan kesewenang-wenangan perusahaan. Mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kendari.

Mereka menuntut pesangon dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan meskipun perusahaan tidak mengikat mereka sebagai karyawan.

Koordintor Persatuan Buruh Perempuan Pesisir Mutmainah adalah salah satunya yang mengadvokasi ketiga nenek ini.

Dinas Ketenegakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) sempat melakukan mediasi dengan perusahaan akhir Desember 2019 lalu sebanyak tiga kali namun berjalan buntu hingga Juli 2020.

Mutmainah menyebut, Disnakertrans menganggap perusahaan telah melakukan pelanggaran. Hanya saja, perusahaan tidak mau membayarkan hak mereka.

“Akhirnya kami menggugat di pengadilan pada Juli 2020. September kami mulai sidang,” jelasnya.

Mutmainah menuturkan, selama berperkara di pengadilan, mereka sempat mendapatkan teror lewat pesan singkat dari oknum perusahaan.

“Diminta agar jangan memperjuangkan pembayaran pesangon di pengadilan,” jelasnya.

Menurut oknum tersebut, buruh kecil seperti tiga nenek ini tak bisa melawan perusahaan besar yang punya modal besar.

“Menurut saya korban PHK sepihak tidak adil, bekerja bertahun-tahun tapi tidak mendapat penghargaan dari perusahaan, sakit tidak dibiayai, tidak terdaftar di perusahaan. mereka berbuat curang, karena mereka tidak pernah mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, tidak digaji sesuai UMR,” tutupnya.

Ketiga nenek ini terus berjuang. Mereka membuat surat terbuka kepada hakim agar memutuskan kasus sesuai nurani dan adil.

Mereka juga membuat surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kebetulan hadir pada hari ini di Kendari meresmikan Jembatan Teluk Kendari.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan perusahaan yang bisa dimintai keterangan.

Penulis : Pandi

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...