Belum Ada Kajian Ilmiah, Fraksi Golkar Tolak Pembahasan Raperda Teluk Kendari

989
 

Kendari, Inilahsultra.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menolak pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan 1 CBD Teluk Kendari Tahun 2020-2040.

Anggota Fraksi Golkar, LM. Rajan Jinik menjelaskan, dalam Raperda ini harusnya dijelaskan tujuan dan kajian dampaknya seperti apa ketika Teluk Kendari dijadikan pusat bisnis. Menurutnya, dalam draf Raperda tersebut tidak ada penjelasannya.

- Advertisement -

“Atas nama Fraksi Golkar, kami menolak pembahasan Raperda sampai ada kejelasan secara detil tentang kajian ilmiahnya, karena masih banyak yang harus kita samakan dulu persepsinya kita seperti tujuannya dampaknya, latar belakangnya, dan apa yang menjadi motivasi pemerintah kota membuat sebuah rencana perubahan tata ruang yang ada di Kota Kendari, yang jelas akan dibahas satu persatu nanti di Perda tersebut,” jelas LM. Rajab Jinik, Jumat 23 Oktober 2020.

Selain itu, kata Ketua Komisi III, penolakan ini DPRD masih menunggu hasil konsultasi di Kememterian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia apakah bisa dibuat Perda dengan status tanah banyak dimiliki oleh warga.

Lanjut Rajab, kalau memang diberlakukan Perda di Teluk Kendari, Komisi III DPRD Kota Kendari akan merekomendasikan ke Kementerian ATR untuk pencabutan sertifikat tanah yang ada di sana, karena kalau tidak ada pencabutan sertifikat berarti hanya menguntungkan beberapa pihak dengan Perda tersebut.

“Inikan lucu tanah di Teluk Kendari sudah punya masyarakat setelah dijadikan pusat bisnis diatur dalam Perda yang diuntungkan hanya pemilik lahan. Permintaan kami semua sertifikat tanah yang ada di Teluk Kendari harus dicabut dulu, supaya ketika dijadikan pusat bisnis tidak ada yang diutungkan dan dirugikan, karena masyarakat semua punya hak melakukan usaha di tempat tersebut,” jelasnya.

Rajab mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan Badan Pertanahan terdapat 50an sertifikat tanah yang dikuasai oleh warga di Teluk Kendari. Berarti lanjut dia, yang diuntungkan hanya 50an orang bisa menjalankan bisnisnya di Teluk Kendari.

“Kalau pemerintah kota bersama DPRD mengeluarkan Perda berarti hanya melindungi 50an orang yang ada di Teluk Kendari, sementara banyak masyarakat ingin berusaha. Jadi, bagaimana dengan masyarakat yang ingin berusaha di sana yang tidak memiliki lahan. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah kota,” katanya.

Rajab menilai, pembahasan Raperda ini sangat mendadak dan hanya difokuskan hanya di satu titik di Teluk Kendari, sementara rekomemdasi Komisi III DPRD sangat jelas bangunan-bangunan di Teluk Kendari yang melanggar tata ruang untuk digusur berdasarkan pandangan hukum dari Kementerian ATR.

“Kenapa hanya difokuskan di Teluk Kendari dijadikan Perda, kenapa tidak dibagian Nambo, Kendari Beach. Jangan sampai ini hanya menguntungkan korporasi besar dengan mengorbankan masyarakat banyak. Ini yang nantinya kita periksa, kita akan lihat apa-apa yang termuat dalam Raperda dan ketika bertentangan dengan apa yang hak-hak masyarakat berdasarkan aturan kita akan tolak untuk dijadikan perda,” tegasnya.

Untuk itu, politikus Partai Golkar ini
meminta masukan dan pandangan publik seperti aktivis-aktivis lingkungan untuk menilai Teluk Kendari akan dijadikan pusat bisnis yang dikuatkan oleh perda, dengan adanya berbagai masalah yang belum diselesaikan oleh pemerintah kota terutama persoalan pelanggaran tata ruan wilayah di Teluk Kendari.

“Saya mengundang dan menantang dosen, mahasiswa, aktivis LSM dan aktivis lingkungan, Walhi untuk bagaimana memberikan masukan, arahan terhadap Raperda tersebut sebelum pemerintah kota dan DPRD menggodoknya,” Pungkasnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...