Pinjaman Diteken, Pembangunan Rumah Sakit Jantung Dikebut

673
 

Kendari, Inilahsultra.com – Pinjaman senilai Rp 388,8 Miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI merupakan salah satu upaya mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam akselerasi pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra Ridwan Baadallah dalam rilisnya yang diterima Inilahsultra.com, Kamis 29 Oktober 2020.

- Advertisement -

Ridwan membenarkan Gubernur Sultra Ali Mazi telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah dengan Direktur Utama PT SMI di Kantor PT SMI pada 23 Oktober 2020 lalu.

“Antara Pemprov Sultra dan PT SMI telah menandatangani perjanjian pinjaman daerah yang akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur layanan kesehatan masyarakat Sultra,” ujar Ridwan.

Menurut Ridwan, pinjaman senilai Rp 388,8 Miliar tersebut merupakan yang keenam kalinya antara Pemprov Sultra dan PT SMI.

“Niat baik ini tentu akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra ditengah Pandemi Covid-19. Ini juga telah melalui tahapan proses yang sangat terukur dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Diketahui, pinjaman sebelumnya senilai Rp 799,2 miliar kepada PT SMI untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur ruas jalan Kendari-Toronipa.

“Sesuai rencana, alokasi angggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan
Rumah Sakit Khusus Jantung dan Pembuluh Darah, serta pendanaan untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit. Terima kasih PT. SMI yang telah berkenan membantu kami dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat,” pungkas Ridwan.

Senada dengan Ridwan, Dirut PT SMI Edwin Syahruzad dalam rilisnya menyampaikan, telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah bersama Gubernur Sultra Ali Mazi.

“Pinjaman sebesar Rp 388,8 miliar untuk membantu mewujudkan percepatan program pembangunan infrastruktur kesehatan di Provinsi setempat,” terangnya.

Edwin menjelaskan, sebagai syarat
dalam perjanjian pembiayaan antara PT SMI dengan pemerintah daerah harus mengakomodir beberapa ketentuan.

“Yakni transparansi rencana pengadaan barang dan jasa pemerintah, keterbukaan informasi akan regulasi perencanaan dan/atau konstruksi dari kementerian terkait, informasi kualifikasi calon konsultan/kontraktor, serta rencana mitigasi risiko atas dampak sosial dan/atau dampak lingkungan dari calon lokasi proyek infrastruktur yang direncanakan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, sejak pinjaman daerah diluncurkan PT SMI tahun 2015, prosesnya mengacu standar analisis sesuai
dengan peraturan pinjaman daerah dan protokol manajemen risiko.

Protokol Manajemen Risiko (Risk Management Protocol-RMP) merupakan forum koordinasi bersama PT SMI dengan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

“Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pinjaman daerah ini, prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian merupakan norma standar dalam pelaksanaan analisis permohonan pinjaman daerah, selain koordinasi bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,” tegas Edwin.

“Pinjaman Daerah merupakan bentuk
dukungan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah melalui PT SMI,” tambahnya.

Disamping itu, menurut Edwin, dengan adanya fasilitas ini, Pemda dapat mempercepat penyediaan kebutuhan infrastruktur
dan memenuhi layanan publik.

“Dalam proses pemberian pinjaman, PT SMI selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian
Dalam Negeri. Selain itu, PT SMI juga melakukan monitoring secara rutin atas realisasi pinjaman, agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran,” pungkasnya.

Editor: Din

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...