Wabup Buton Minta Kades Buka Wawasan Atasi Dampak Ekonomi Covid-19

242
 

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Dana yang dikelola desa saat ini, satu sisi menjadi ladang berkah bagi desa. Namun sisi lain menjadi tantangan bagi desa untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.

Sehingga, seluruh pengelola keuangan desa diharap senantiasa berpegang teguh kepada ketentuan sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan sebagai wujud tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Advertisement -

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Buton, Iis Elianti di hadapan para camat dan kepala desa di Kabupaten Buton pada acara Workshop Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Buton, di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo, Selasa 3 November 2020.

Workshop yang mengusung tema Pengelolaan Dana Desa Yang Cepat, Tepat, dan Terpadu Sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19 ini dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI MZ. Amirul Tamim, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, Camat dan Kepala Desa.

“Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan titik awal kebangkitan desa. Diharapkan dengan adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia saat ini, desa-desa di seluruh Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan mandiri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Politikus PAN ini.

Iis menegaskan, ditengah pandemi Covid-19 saat ini, Dana Desa (DD) tidak hanya digunakan untuk pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan dan perundangan yang berlaku, diutamakan untuk upaya pemulihan ekonomi melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19 dan juga untuk upaya pencegahan penularan wabah Covid-19.

“Sebagai upaya untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di desa, pemerintah desa telah membangunan Posko Tanggap Darurat yang tersebar di 83 desa, pembagian masker secara gratis kepada masyarakat, pengadaan handsanitizer, pengadaan peralatan cuci tangan, dan penyemprotan disinfektan ke rumah warga dan sarana umum lainnya yang sebagian besar anggarannya bersumber dari dana desa,” ujarnya.

Tidak hanya hanya itu, lanjut mantan Anggota DPRD Buton ini, seluruh desa di Kabupaten Buton telah membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Relawan ini terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permuswaratan Desa (BPD) serta berbagai unsur masyarakat desa dan mitra kemasyarakatan seperti Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Relawan ini senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Buton, sehingga penyebaran Covid-19 di Kabupaten Buton dapat dicegah.

Iis mengimbau seluruh kepala desa terus meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa menuju pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan terpadu sebagai upaya penangangan dampak ekonomi Covid-19.

Anggota DPD RI MZ. Amirul Tamim yang menjadi narasumber dalam acara workshop tersebut mengatakan, Pemerintah Kabupaten Buton perlu mendapat apresiasi dalam penanganan wabah Covid-19.

“Karena di pelosok wilayah Buton seperti tidak ada apa-apa (Dampak Covid-19),” katanya.

Mantan Wali Kota Baubau 2 periode ini berharap, penggunaan dana desa dapat difokuskan untuk penanganan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Misalnya memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat terdampak.

Amirul Tamim memaparkan, latar belakang lahirnya undang-undang desa karena melihat desa telah lahir sebelum Indonesia merdeka. Regulasi yang berlaku tentang desa sudah ada sejak penjajahan Belanda dan diteruskan oleh Presiden Indonesia selanjutnya.

“Ada filosofi yaitu suatu negara maju itu kalau desanya maju. Agar masyarakat tidak kelaparan maka desa harus bisa menjadi lumbung pangan,” pungkas Amirul. (ADS)

Reporter: LM Arianto

#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibuwajibpakaimasker
#ingatpesanibuwajibjagajarak
#ingatpesanibuwajibcucitangan
#wajibpakaimasker
#wajibjagajarak
#wajibjagajarakhindarikerumunan
#wajibcucitangan
#wajibcucitangandengansabun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...