BacakanKendari, Inilahsultra.com – Lingkar Pemuda Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Webinar efektivitas pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap masyarakat penerima manfaat yang terdampak Covid-19 di Bumi Anoa, Sabtu 7 November 2020.
Dalam acara Webinar tersebut, hadir sebagai narasumber Kepala PT Pos Kendari Surya Hambali, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi, Akademisi UHO Pendais Hak, dan Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra LM Syamsul Kaidah.
Kepala PT Pos Kendari, Surya Hambali mengatakan, realisasi Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap tiga sampai dengan ke delapan di Kota Kendari telah mencapai 81 persen lebih.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial Kota Kendari, Puskesos yang selalu melakukan koordinasi dalam memberikan data penerima BST di Kota Kendari. Sehingga proses penyalurannya tepat sasaran,” kata Surya Hambali.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Kendari Sri Nursamdewi menyebut, BST kepada masyarakat berpedoman pada petunjuk dari Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI). Namun, pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan pihak PT Pos agar menambah loket pembagian BST untuk mengurangi antrian masyarakat.
“Data penerima BST, kami selalu koordinasi dengan RT/RW, kemudian kelurahan sampai dengan Puskesos. Sehingga datanya tidak salah. Paling tidak bantuan bisa menjadi penyambung hidup di masa pendemi saat ini,” ujarnya.
Pegiat Pemberdayaan Masyarakat Sultra, LM Syamsul Kaidah menilai, tingkat efektifitas pendistribusian BST terdiri beberapa aspek yang dapat dilihat kuantitas dan waktu. Menurut dia, penerima BST keluarga yang kurang mampu, dari segi kualitas, dan sasaran penerima manfaat merupakan masyarakat miskin tidak mampu.
“Gerakan PT Pos turun langsung pendistribusian kepada penerima manfaat merupakan langkah yang tepat,” ucapnya.
Penyaluran BST, kata dia, yang harus diantisipasi adalah konflik. Maka substansinya data dari PT Pos
kesesuaian basis data dari berbagai instansi sangat penting karena masih ada tumpang tindih data masing-masing instansi. Untuk itu, perlu ada keterlibatan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa untuk mengawal data dan penyaluran BST agar tepat sasaran.
“Penanganan Covid tidak hanya fokus pada Kemensos tapi baiknya dari Kemendesa termasuk instansi terkait ikut terlibat. Sehingga dengan adanya keterlibatan semua pihak, kita bisa keluar dari permasalahan kemiskinan di masa pendemi,” ujarnya.
Sementara itu, Akdemisi UHO Pendais Haq mengungkapkan, bantuan tersebut pada zaman Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) namanya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan tersebut akibat efek domino kenaikan BBM saat itu.
Kemudian di masa pemerintahan Jokowi disebut BST. Bantuan itu ada akibat Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aktivitas ekonomi masyarakat dibatasi pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga berdampak pada pola ekonomi masyarakat
“BST diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan rentan. Tujuan BST sebagai pengaman bagi masyarakat akibat mengalami kondisi ekonomi kurang di masa Covid-19,” ujarnya.
Lanjut Pendais menjelaskan, wilayah perkotaan lebih berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dibanding di desa. Dimasa Pandemi yang paling penting adalah kebutuhan pokok. Namun, yang paling berdampak itu masyarakat di wilayah perkotaan.
Hasil survei berdasarkan data kuesioner, di desa banyak petani. dimasa Pandemi pun mereka tetap berkebun dan di desa tetap ada pasar hanya saja perputaran ekonomi sangat sepi.
“Dinsos harus menciptakan instrumen. Sebab, tidak aspek kontrol. Jadi kelihatan longgar apalagi di desa-desa. Misalnya aspek pendataan, meraka yang tidak punya KTP di desa bisa saja mendapatkan BST meskipun tidak punya KTP di desa itu. Karena mereka bisa membuat keterangan domisili di desa,” ulasnya.
Untuk aspek pencairan ia menilai, tidak ada masalah. Mengingat PT Pos telah melakukan tugasnya dengan tepat.
“Program ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat. Dan saya rekomendasikan bantuan itu tetap lanjut dengan catatan harus diperhatikan semua aspek yang berhak mendapatkan bantuan dan ada skala perioritas untuk menghindari konflik intern atau kepentingan apalagi dimasa politik saat ini,” jelas Pendais. (ADS)
Penulis : Haerun
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibuwajibpakaimasker
#ingatpesanibuwajibjagajarak
#ingatpesanibuwajibcucitangan
#wajibpakaimasker
#wajibjagajarak
#wajibjagajarakhindarikerumunan
#wajibcucitangan
#wajibcucitangandengansabun
