Warning KIPP Konkep Kepada Peserta Pilkada Tentang Money Politik

425
 

Konkep, Inilahsultra.com – Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) pada 9 Desember 2020 mendatang, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Konkep mengingatkan kepada seluruh peserta Pilkada 2020 untuk tidak melakukan politik uang.

Jika diketahui ada yang melakukan praktik culas itu, maka pencalonannya bakal dibatalkan.

- Advertisement -

Ketua KIPP Konkep, Hamka menegaskan, ada sanksi administratif untuk peserta Pilkada bila terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Secara regulasi, sanksi administratif ini terbilang berat karena pencalonan peseta Pilkada akan di batalkan.

“Selain sanksi administratif, ada sanksi pidana, sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada,” jelasnya, Senin 9 November 2020.

“Jadi, paslon yang terbukti melakukan politik uang secara TSM, bisa terkena sanksi diskualifikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hamka menjelaskan, yang dimaksud terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sementara, sistematis ialah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Sedangkan yang dimaksud masif dalam politik uang adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

“Pelanggaran politik uang secara TSM ini, bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti tim kampanye atau simpatisan jika terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon,” ungkap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Ia juga menambahkan, berdasarkan hadis Ath-Thabrani, pelaku pemberi dan penerima suap akan di tempatkan di neraka jahanam.

“Di dunia masuk penjara, di akhirat masuk neraka,” tutupnya.

Reporter : Sadaruddin

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...