Kendari, Inilahsultra.com – Pelaksana tugas (Plt) sekaligus Wakil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Arsalim menanggapi santai atas pelaporan dirinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konsel atas dugaan pelanggaran.
Sebelumnya, kuasa hukum pasangan Surunuddin Dangga-Rasyid melaporkan Arsalim ke Bawaslu Konsel atas dua dugaan pelanggaran. Menurut Arsalim, pelaporan itu tidak tepat atas tindakan yang dilakukannya sebagai pucuk pimpinan di daerah.
“Itu salah kaprah. Aneh juga saya dilaporkan atas dugaan pelanggaran seperti itu,” kata Arsalim, Kamis 3 Desember 2020.
Arsalim dilapor ke Bawaslu karena mengganti Kepala Puskesmas Tinanggea Ilham Hilal dan rumah pribadinya digunakan sebagai posko pemenangan pasangan Muh Endang-Wahyu Ade Pratama Imran.
Arsalim mengaku, dirinya terpaksa mengganti kepala puskesmas karena adanya ancaman mogok kerja dari staf bahwa kepala puskesmas diduga bermasalah.
“Staf yang berjumlah 50 orang menandatangani surat pernyataan menolak kepala puskesmas karena bermasalah. Selain itu, kepala puskesmas ini juga telah dilaporkan ke Polda Sultra atas dugaan korupsi,” jelasnya.
Dalam keputusan mengganti Kepala Puskesmas Tinanggea, Arsalim mengacu pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan pejabat pemerintahan harus dan dapat mengambil suatu tindakan pemerintahan karena kewenangannya diberikan oleh hukum. Sebagai pimpinan (Plt Bupati), pemerintah memiliki kewenangan diskresi untuk menjaga ketertiban umum.
“Di undang-undang tersebut jelas, saya mengambil diskresi untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan, ketertiban dan pelayanan umum. Kalau puskesmas ini mogok bagaimana dengan pelayanan masyarakat, apalagi dimasa Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Mengambil diskresi, sambung Arsalim, hanya dapat dilakukan pejabat pemerintah yang berwenang. Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah tertuang dalam pasal 22 ayat 2. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
“Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum,” jelasnya.
“Kegiatan di Puskesmas ini rutin setiap hari dan sangat penting karena menyangkut kesehatan masyarakat. Puskesmas merupakan pelayanan terdepan, sebagai pimpinan saya mengambil sikap. Kalau mereka mogok, gimana? makanya saya gunakan diskresi,” sambungnya.
Lebih lanjut Arsalim menuturkan, jabatan pelaksana tugas Puskesmas itu fungsional bukan struktural.
“Saya tidak pernah mengganti orang, pergantian itu kan tidak permanen. Cuma pelaksana, bukan surat keputusan tetapi pelaksanaan tugas sementara,” imbuhnya.
Ia menyebut, staf puskesmas mengancam mogok dikarenakan kepala Puskesmas sebelumnya tidak tidak disuka. Terlebih, ada dugaan pelanggaran hukum.
“Jadi, apa kaitannya dengan politik. Apa kaitannya? dilaporkan ke Bawaslu. Apakah saya mengganti Kepala Puskesmas mempengaruhi Paslon,” ujarnya.
Kemudian, laporan terkait rumah pribadinya yang dijadikan sebagai posko kemenangan salah satu Paslon. Arsalim menjelaskan, rumah itu sekaligus Kantor Sekretariat DPC Gerindra Konsel.
“Itu rumah saya sekaligus Kantor Sekretariat DPC Gerindra Konsel. Gerindra kan itu mengusung Paslon nomor 3, wajarlah mereka menggunakan sebagai posko karena kantor Gerindra. Sudah lama kok, kenapa baru sekarang dilaporkan,” imbuhnya.
Soal Baliho tertera fotonya, Arsalim bilang bahwa dirinya Ketua Partai Gerindra di Konsel. Ia mengaku, jarang ke posko itu demi menghindari ketidakprofesionalan sebagai pimpinan daerah dan ia lebih memilih tinggal di rumah jabatan.
“Ini salah kaprah, masalah laporan tentang rumah tidak mendasar. Untuk itu, saya selalu menjaga marwah mentalitas saya sebagai Plt. Saya kan tidak pernah ikut kampanye dan saya tidak pernah turun kampanye. Saya juga tidak pernah mempengaruhi orang untuk memilih ini itu, justru saya minta PNS untuk netral,” pungkasnya.
Penulis : Onno
