Tak Miliki IPPKH dan IUP Berakhir, Aktivitas PT Selebes Pasific Mineral Diduga Ilegal

331
 

Kendari, Inilahsultra.com – PT Selebes Pasific Mineral (SPM) yang beroprasi di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) diduga tak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melakukan penambangan di dalam kawasan hutan lindung.

IUP PT Selebes Pasific Mineral juga Izin diduga telah berakhir sejak 2015 silam dan tidak diperpanjang setelahnya.

- Advertisement -

Kepala Dinas Kehutanan Sultra, Sahib membenarkan PT Selebes Pasific Mineral perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan itu tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Iya, perusahaan ini belum memiliki IPPKH bahkan saya belum dengar ini PT Selebes. Kalau memang ada kegiatan saat ini kita akan cek di lapangan bersama teman-teman, yang jelas saya lihat di daftar belum ada IPPKH-nya,” kata Sahib saat ditemui di kantornya, Kamis 17 Desember 2020.

Terkait dugaan menambang di dalam kawasan hutan lindung, kata Sahib, pihaknya juga akan melakukan pengecekan lokasi dalam rangka memastikan kebenarannya.

“Jika terbukti menambang di dalam kawasan hutan lindung bisa saja dipidanakan. Tapi itu teman-teman kepolisian yang menindaklanjuti pelanggaran perusahaan tambang tersebut dalam hal menambang di dalam kawasan hutan, karena jelas jika terbukti perusahaan ini melanggar aturan yang ada,” jelasnya.

Sahid mengaku tidak memiliki data terkait tambang PT Selebes Pasific Mineral yang beroperasi di Kecamatan Lasolo Kepulauan itu, karena pihaknya belum pernah mengurus hal itu.

“Bagaimana kita mau tahu, perusahaan ini tidak pernah mengurus IPPKH di sini (Dinas Kehutanan Sultra). Jika memiliki IPPKH pastinya Dinas Kehutanan memiliki datanya,” tutupnya.

Sementara itu Kabid Minerba Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Yusmin melalui Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin, Nining membenarkan IUP PT Selebes Pasific Mineral sudah mati sejak 2015.

“Untuk apa kami turun cek IUP yang sudah mati, kami hanya melakukan pengawasan yang legal. Kalau ada aktivitas yang sudah mati berarti itu sudah masuk ranah penegak hukum,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pelimpahan kewenangan pada tahun 2014 dari kabupaten ke provinsi dan transisi 2015 sampai 2016. Selama dua itu tahun penyerahan IUP yang legal.

“IUP yang diserahkan dari kabupaten PT
Selebes Pasific Mineral tidak diserahkan atau tidak masuk ke provinsi, mungkin sudah mati tidak dilimpahkan di provinsi. Secara database dari kami sejak pengalihan kewenangan tidak ada yang namanya perusahaan tambang PT Selebes Pasific Mineral,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...