BacakanKendari, Inilahsultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas Plafon untuk Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Rapat bersama tersebut dipimpin langsung ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh yang diikuti sejumlah anggota dewan dari lintas komisi serta fraksi-fraksi, dan kepala satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lingkup pemerintah Provinsi Sultra.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Sultra, La Ode Tariala meminta, pemerintah provinsi untuk menaikan insentif guru honorer di tingkat sekolah menengah atas (SMA) di Bumi Anoa berdasarkan kinerjanya.
“Saat ini para tenaga honorer guru di SMA hanya dihargai Rp400 ribu perbulan. Mari kita berpikir objektif kira-kira wajar seorang guru honorer mengajar penuh selama satu bulan hanya digaji Rp400,” kata La Ode Tariala, Jumat 18 Desember 2020.
Anggota Komisi III DPRD Sultra ini menjelaskan, guru-guru telah berupaya dan berusaha dalam mengembangkan untuk memajukkan sumber daya manusia (SDM) anak bangsa, sehingga bisa bersaing atau berkembang seperti daerah atau negara lain.
“Guru honorer juga sebagai tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Guru honorer membantu, memfasilitasi siswa untuk mampu mengeksplor kemampuan dirinya sebagai pengabdian masyarakat,” jelasnya.
Politikus NasDem ini menegaskan, APBD 2021 insentif guru honorer harus menjadi prioritas untuk dinaikan, karena guru honorer berperan penting dalam dunia pendidikan.
“Hari ini kita semua menjadi pejabat,
wakil rakyat, karena semua itu berkat perjuangan guru-guru yang telah mendidik kita,” tutup mantan guru ini.
Penulis : Haerun
