KPPN Baubau Raih Predikat WBK

218
 

Baubau, Inilahsultra.com– Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau resmi memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Senin 21 Desember 2020.

Capaian predikat WBK ini mengakhiri perjuangan panjang KPPN Baubau yang telah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sejak pencanangannya pada awal tahun 2017.

- Advertisement -

Apresiasi dan penganugerahan unit kerja berpredikat WBK/WBBM tahun 2020 diberikan oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri dan Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty yang dilangsungkan secara offline di Ballroom Hotel Fairmont Jakarta.

Menteri Keuangan selaku pimpinan tinggi Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, menerima secara simbolis untuk 214 unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat WBK/WBBM tahun ini.

Sementara itu, KPPN Baubau sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat WBK mengikuti kegiatan tersebut secara online melalui zoom meeting yang dilangsungkan di aula KPPN Baubau dikarenakan pandemi Covid-19 masih melanda.

Kepala KPPN Baubau Nazuar menuturkan, nilai integritas yang merupakan salah satu dari nilai-nilai Kementerian Keuangan pada hakikatnya telah mendarah daging dalam setiap jiwa pegawai KPPN Baubau karena integritas sangat penting bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan yang bersih dan profesional.

“Predikat WBK yang telah diraih oleh KPPN Baubau merupakan bentuk pengakuan publik atas integritas dan pelayanan KPPN Baubau yang tidak diragukan lagi kualitasnya serta bebas dari praktek korupsi,” tuturnya.

Keberhasilan ini, kata dia, bukan hanya karena sinergi internal dari Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM saja, tetapi juga karena dukungan dari enam Pemerintah Daerah di Kepulauan Buton dan partisipasi dari satuan kerja selaku pengguna layanan dalam tahap survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang dilaksanakan secara online pada bulan September lalu.

“Penilaian WBK dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai input dokumen pendukung ke dalam aplikasi berbasis web Digital Integrity Assesment (DIA), validasi dan verifikasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, penilaian oleh tim penilai Unit Eselon 1, penilaian oleh Tim Penilai Kementerian Keuangan (Inspektorat Jenderal), Desk Evaluation oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari KemenPANRB, survei eksternal yang meliputi Survei Persepsi Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik serta Field Evaluation/Video Conference oleh TPN KemenPANRB,” tandasnya.

Reporter: Muhammad Yasir

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...