Pegawai RSUD Mubar Keluhkan Klaim Dana Pasien Persalinan BPJS Belum Dibayarkan

320
 

Laworo, Inilahsultra.com– Sejumlah pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) mengeluhkan kinerja manajemen RSUD. Hal itu, berkaitan dengan tidak dibayarkannya klaim dana pasien persalinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2020 ini.

Berdasarkan data yang dihimpun jurnalis inilahsultra.com, total jumlah pasien BPJS Kesehatan yang melahirkan secara normal sepanjang tahun 2020 ini sebanyak 87 pasien.

- Advertisement -

Salah seorang bidan yang tidak mau menyebutkan namanya mengaku, dari jumlah total 87 pasien BPJS yang melahirkan secara normal di RSUD Mubar yang dibayarkan hanya 44 pasien.

“Sedangkan pasien BPJS yang melahirkan secara Caesar sebanyak 75 orang, tapi yang dibayarkan hanya 50 pasien,” bebernya.

Dia mengungkapkan, manajemen RSUD Mubar pernah berjanji untuk membayarkan sisanya akhir bulan November 2020 lalu, namun hingga saat ini belum juga direalisasikan.

“Anggarannya cukup besar sekitar Rp 100 juta lebih. Tapi sampai sekarang belum dibayarkan juga. Karena itu Dr. Obsgyn tidak mau lagi melayani pasien BPJS, hanya pasien umum. Kecuali sudah dibayarkan sisanya baru mau melayani lagi,” terang dia.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD Mubar Syahril Fitrah mengatakan terkait keluhan itu, pihaknya sudah membayarkan seluruh klaim persalinan kepada pegawainya.

“Siapa yang bilang?. Yang jelas kemarin semua kita sudah bayar, mereka sudah terima, sudah dipakai mungkin habis,” tutur Syahril.

Dirinya menyebut, pembayaran dana klaim dari BPJS tersebut diberikan kepada pegawainya pada bulan November.

Terkait persoalan pegawai RSUD Mubar menolak pasien persalinan BPJS, Syahril Fitrah mengaku tidak pernah mengintruksikan menolak pasien.

“Mereka sendiri yang tidak mau terima, saya tidak pernah mengintruksikan jangan terima. Makanya saya mau tanya siapa orangnya itu supaya ketemu saya, yang mana yang dia maksud belum dibayarkan supaya kita kasi klop,” tegas Syahrir saat ditemui di pelataran kantor DPRD Mubar, Senin, 28 Desember 2020.

Syahril Fitrah juga mengungkapkan, beberapa klaim BPJS tidak murni kesalahan dari pihak manajemen tetapi kebidanan juga ikut bertanggungjawab.

“Seperti pasien persalinan secara Caesar yang disebut berjumlah 75 orang, setelah diklopkan berjumlah 66 orang, sisanya ekspayer,” jelasnya.

“Kan ada namanya klaim pending, jadi kalo ada berkas pasien yang kurang atau tidak cocok maka dipending. Pas dipending itu kita kembalikan ke kebidanan untuk melengkapi, itu biasa yang lama mereka kasih muncul sementara waktu sudah diburu, makanya tidak terbayarkan atau ekspayer,” terang dia.

Menurutnya, selama ini yang layak klaim itu selalu dibayarkan. Hanya saja, pihak kebidanan ada keterlambatan untuk klaim pasien persalinan BPJS itu.

“Jadi semua tidak murni kesalahan manajemen, hanya mereka yang mungkin terlalu sibuk, akhirnya tidak cepat kembali. Kalo semua sudah layak klaim pasti semua kita kirim dan dibayarkan oleh BPJS. Tidak pernah selama ini yang layak klaim tidak dibayarkan. Pasti dibayar,” pungkasnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...