Pengadilan Tinggi Tolak Banding PT Baula Petra Buana

468
Ilustrasi

Kendari, Inilahsultra.com Upaya hukum PT Baula Petra Buana mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Andoolo Konawe Selatan (Konsel) ditolak Pengadilan Tinggi  Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebaliknya, PengadilanTinggi Sultra dengan Hakim Ketua Viktor Pakpahan, Yuli Happisyah (Anggota), Bambang Setiayanto (Anggota) dan Lawere SH selaku Panitra Pengganti Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo, pada Selasa,  5 Januari 2021.

- Advertisement -

Putusan Pengadilan Tinggi Sultra bernomor 84/Pdt/2020/PT Kdi berisikan menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat. Menguatkan putusan PN Andoolo nomor 13/Pdt.G/2019/PN Adl 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut. Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding.

“Alhamdulillah, putusan Pengadilan Tinggi Sultra atas banding PT Baula yang putusan Pengadilan Andoolo ditolak. Artinya Hardin Silondae selaku penggugat atas tanah dan lahan yang dikuasai dan dikelola oleh PT Baula di Tinanggea telah mendapat keadilan dengan mengembalikan lahan tersebut kepada pemiliknya,” ujar kuasa hukum Hardin Silondae, Samsudin CIL, Jumat 8 Januari 2021

Samsudin mengatakan, meski masih ada upaya hukum di atasnya yakni tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di Kejaksaan Agung. Selaku kuasa hukum pemohon menganggap bahwa Hardin Silondae terbukti dan secara sah menguasai lahan yang saat ini dikuasai oleh PT Baula Petra Buana untuk mengeruk hasil bumi di atas lahan tersebut.

“Harapan kami, putusan ini segera mendapat kepastian hukum tetap, dan kami meminta kepada PT Baula Petra Buana untuk segera mengosongkan dan tidak lagi beraktifitas di atas lahan milik Hardin Silondae,” ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum PT Baula Petra Buana, Rahendra mengaku belum menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi Sultra atas banding yang dilakukan atas putusan Pengadilan Negeri Andoolo.

“Saya belum menerima hasil putusan atas banding di Pengadilan Tinggi Sultra. Terkait hasil dan bagaimana kelanjutnya akan kami sampaikan kepada pihak direktur perusahaan,” kata Rahendra melalui pesan whatsAppnya.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri  Andoolo mengabulkan gugatan Hardin Silondae, atas kasus penyerobotan lahan yang diserobot oleh PT. Baula Petra Buana, di desa Asingi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Gugatan dengan nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Adl tertanggal 1 Juli 2019 di ajukan oleh penggugat melalui kantor hukum Andre Darmawan Law Firm. Dan putusan perkara tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim PN Andoolo, Endra Hermawan, SH.,MH.

Dalam amar putusan disebutkan bahwa majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat, menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat,
menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 45 Ha adalah milik Hardin Silondae. Selanjutnya, menyatakan bahwa perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, menolak gugatan intervensi (ahli waris Nurdin Lapae), menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah milik penggugat yang dipergunakan penggugat dalam kegiatan penambangan dan melakukan reklamasi, serta menolak untuk membayar kerugian materil dan imateril.

Sementara, Hardin Silondae melalui ahli warisnya Muh. Juhir Silondae mengatakan, dalam proses mencari keadilan atas tanah yang dikuasai oleh PT Baula untuk pertambangan terus dilakukan hingga adanya kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan, komunikasi persuasif juga dilakukan dengan pihak PT. Baula, tetapi pihak PT Baula tidak mengindahkan dan bahkan tetap melakukan aktifitas penambangan di obyek sengketa.

“Karena PT Baula terus mengeruk lahan dan melakukan penjualan ore nikel yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga kini. Kami mengajukan gugatan pada tanggal 1 Juli 2019 melalui kuasa hukum. Alhamdulillah kami menangkan pada tanggal 15 September 2020,” ungkapnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...