8 Unit Kerja Penilaian Progres KPK 2020, PTSP Mubar Raih Peringkat Pertama

392
 

Laworo, Inilahsultra.com- Dari 8 unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muna Barat (Mubar), yang dinilai progres Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), meraih peringkat pertama.

Delapan unit kerja yang menjadi penilaian progres oleh KPK RI tersebut, yakni Bapedda, Pengadaan barang dan jasa (ULP), PTSP, APIP (aparat penegak internal pemerintah, Manajemen ASN (BKD), Optimalisasi pajak daerah (dinas keuangan / bidang pendapatan), Manajemen aset daerah (dinas keuangan/bidang aset) dan Tata kelolah dana desa (DPMD).

- Advertisement -

Kepala Dinas PMPTSP Mubar, Liber mengatakan berdasarkan hasil penilaian KPK, PTSP Mubar mendapatkan hasil memuaskan dengan nilai persentase 86,0 persen.

“Alhamdulillah, dari delapan unit kerja yang dinilai oleh KPK, PTSP mendapatkan nilai yang tertinggi dan peringkat pertama,” jata Liber kepada Jurnalis inilahsultra.com, Rabu, 13 Januari 2020.

Kata dia, untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dari 17 kabupaten/kota, melalui Dinas PTSP, Pemda Mubar mendapatkan urutan ke- 9 dari hasil penilaian KPK tersebut.

Keberhasilan Pemkab Mubar meraih peringkat pertama Monitoring Centre for Prevention (MCP) Koordinasi dan supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPK RI merupakan prestasi yang memuaskan.

Atas capaian itu, mantan camat Wadaga itu juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada mantan Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada yang dimana selama menjabat selalu memberikan dorongan dan semangat kepada OPD agar selalu bekerja maksimal, sesuai dengan tupoksinya dibidang masing-masing.

“Prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Alhamdulillah tahun 2020 ada peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ini juga komitmen pemerintah Mubar atas rekomendasi KPK sebagai bagian dari langkah strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi di Mubar,” terangnya.

Berikut ini hasil penilaian KPK RI terhadap Progres Keberhasilan Pemda Muna Barat tahun 2020:

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu = 86.0
persen

2. Perencanaan dan penganggaran APBD = 77.6 persen

3. Pengadaan barang dan jasa = 69, 8 persen

4. Manajemen ASN = 64.8 persen

5. Manajemen aset daerah = 47.2 persen

6. Tata kelola dana desa = 47.0 persen

7. Optimalisasi pajak daerah = 45.3 persen

8. APIP = 41, 8 persen

Reporter : Muh Nur Alim

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Komentar
loading...