BacakanKendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menggelar Rapat Terbatas dengan pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Rumah Jabatan Gubernur, Senin 18 Januari 2021. Rata-rata ini membahas agenda Pemprov pengembangan dan peningkatan aspal buton di dalam negeri.
Rapat ini sekaligus menjadi bahan persiapan untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) implementasi penggunaan aspal Buton di jalan nasional/proyek nasional di berbagai daerah Indonesia yang digagas Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (19 Januari 2021).
Sejumlah pejabat yang hadir dalam Ratas tersebut antara lain, Asisten Bidang Pemerintahan Basiran, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Suharno, Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Abdul Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Hado Hasina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Azis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ridwan Badallah, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Belli Tombili.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah mengatakan, perhatian pemerintah pusat maupun daerah terkait pengembangan aspal Buton ini sangat serius. Sepanjang tahun 2020 lalu, rapat dengan topik aspal Buton digelar sebanyak lima kali dalam rentang November hingga Desember.
Kemudian, pada awal 2021, rapat serupa juga sudah digelar pada tanggal 13 Januari dengan menghadirkan asosiasi pengembang aspal Buton.
Salah satu titik krusial dalam Ratas yang dipimpin Gubernur Sultra Ali Mazi pada Senin 18 Januari 2021, kata Ridwan Badallah, tentang keinginan Pemprov Sultra agar proyek pengaspalan jalan dengan menggunakan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer oleh Kementerian PUPR di tahun 2021 ini menjadikan Provinsi Sultra sebagai pilot project .
Sebagai bukti keseriusan pemprov, lanjut Ridwan, Gubernur Sultra telah bersurat ke Kementerian PUPR pada tanggal 30 Desember 2020 menyatakan hal tersebut. Pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI) juga menyatakan komitmennya untuk memenuhi permintaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer.
Selain itu, lanjut Ridwan, Gubernur Sultra juga telah bersurat ke Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Januari 2021 mengusulkan pengembangan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka pemanfaatan aspal Buton. Sarana penunjang yang dimaksud adalah pengembangan Pelabuhan Nambo di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.
Pelabuhan ini merupakan pintu utama dalam mengantarpulaukan produk aspal Buton, baik hasil olahan maupun bahan penutup jalan beraspal Buton. Demi menjamin menjamin transportasi bahan baku aspal dari Kabungka ke Pelabuhan Nambo, diperlukan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 29 kilometer.
Poin yang tak kalah krusial dalam periode tersebut, terang Ridwan, adalah keinginan pemprov untuk mengusulkan Sultra ke pusat sebagai Kawasan Strategis Nasional. Tumbuhan ini dilatarbelakangi oleh potensi Sultra yang sangat besar.
Selain memiliki aspal alam, Sultra juga merupakan daerah yang memiliki potensi nikel sangat besar, yang tersebar di 11 dari 17 kabupaten/kota yang ada, yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana , Buton, Buton Utara, dan Buton Selatan.
Sultra juga memiliki emas, minyak dan gas bumi (migas). Selain emas yang terdapat di Kabupaten Bombana, Sultra memiliki enam wilayah kerja migas yaitu Blok Buton 1, Blok Buton 2, Blok Buton 3, Blok Kolaka-Bombana, Blok Kolaka-Lasusua, dan Blok Kabaena/Bone.
Belum termasuk potensi mangan, kromit, marmer, batu gamping dolomit, batu gamping, tanah liat, pasir kuarsa, pasir besi, dan magnetit.
Selain bidang energi dan sumber daya mineral, tambah Ridwan, Sultra juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya, termasuk bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang masih sangat terbuka untuk dikembangkan.
“Dari sisi regulasi untuk memeberikan dukungan, Sultra juga telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014–2034,” terangnya (Adv)
