Maksimalkan Penerapan 3T, Satgas Covid-19 Rapat Evaluasi

136
Rapat Evaluasi Covid-19 dipimpin langsung Sekda Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat evaluasi Covid-19 di posko Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Jum’at 22 Januari 2021. Rapat tersebut dipimpin langsung Sekda Pemprov Sultra, Nur Endang Abbas.

-Advertisements-
Rapat evaluasi penerapan 3T di posko Covid-19.

Dalam pembahasannya, Nur Endang menyinggung penerapan praktik Tracing, Testing, Treatment (3T), dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tenggara (Sultra), belum maksimal.

“Penerapan 3T belum maksimal dilakukan, lalu kesadaran kesehatan terhadap penyebaran Covid-19 masih rendah dan koordinasi sinergitas antar semua pihak terkait harus ditingkatkan,” kata Nur Endang Abbas.

-Advertisements-
Rapat evaluasi penerapan 3T di kota Kendari.

Memasuki tahun 2021 ini, Nur Endang Abbas tetap menekankan dua hal yang urgen, yakni tetap penanganan Covid-19, dan kemudian pelaksanaan Vaksinasi.

Untuk menindak lanjuti hal-hal urgen itu, pihaknya dalam waktu dekat akan nelakukan pertemuan melalui daring dengan para bupati dengan direktur rumah sakit se-Sultra.

Nantinya, sambung dia akan menginformasikan tentang kondisi pelaksanaan 3T Prokes di kabupaten/kota.

Nur Endang Abbas mengaku untuk yang lebih tinggi dalam pelaksanaan 3T baru di Kota Kendari.

“Kita harapkan seluruh bupati nanti instruksi gubernur untuk melaksanakan 3T, utamanya Testing agar bisa memantau dan mengendalikan penularan Covid-19,” tegas Nur Endang Abbas.

Kemudian, ujar dia pemerintahan provinsi akan melakukan koordinasikan dengan pemerintah Kota Kendari terkait tempat kerumunan.

“Kebi dan MTQ akan diurai kembali sehingga tidak terjadi kerumunan yang luar biasa untuk lebih waspada terhadap penularan Covid-19,” imbuhnya.

Kemudian, akan dilakukan sosialisai terkait Vaksinasi, agar masyarakat tidak ragu karena dengan vaksin tersebut satu-satunya melindungi masyarakat dari Covid-19.

“Agar operasi yustisi lebih efektif, kita juga akan mendorong kabupaten/kota untuk menbuat Peraturan Daerah (Perda), agar perda tersebut dapat ditetapkan,” harapnya.

Reporter: Iqra Yudha

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...