Kendari, Inilahsultra.com – Pemerintah kota (Pemkot) Kendari belum menerima surat rekomendasi dari DPRD Kota Kendari tentang pemutusan kerjasama dengan PT. Kurnia selaku pengelola Pasar Basah Mandonga.
“Belum ada rekomendasi yang masuk,
kalau memang ada rekomendasi dari dewan untuk pemutusan kontrak kerjasama kita tunggu itu. Kita akan lihat apa poin-poinnya, kalau memang signifikan kita tindaklanjuti,” kata Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Kamis 28 Januari 2021.
Orang nomor satu di Kota Kendari menjelaskan, perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah kota dengan PT. Kurnia akan berakhir 2022. Dalam mengambil keputusan untuk menghentikan kontrak tersebut harus melalui kajian dan analisa yang jelas.
“Artinya kalau ada pemutusan kerjasama sebelum berakhir harus kita pertimbangkan dengan baik, apa yang menjadi pelanggaran dan sebagainya. Karena kita tidak mau keputusan yang kita ambil ke depannya dipersoalkan secara hukum,” tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Kota Kendari melalui Komisi II telah mengeluarkan surat rekomendasi pemutusan kerjasama antara pemerintah kota dan PT Kurnia terkait pengelolaan Pasar Basah Mandonga.
Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Andi Sulolipu mengatakan, Komisi II telah merekomendasikan pemutusan kerjasama PT Kurnia dengan pemerintah kota melalui rapat dengar pendapat beberapa bulan lalu.
“Kita rekomendasikan pemutusan dan suratnya kita sudah serahkan kapada Ketua DPRD untuk diteruskan kepada Wali Kota Kendari sebagai pengambil kebijakan di Kota Kendari,” kata Andi Sulolipu belum lama ini.
Persoalan Pasar Basah Mandonga terdapat sejumlah pelanggaran dalam MoU yang dilakukan oleh PT. Kurnia selaku pengelola pasar sampai saat ini belum ada penyelesaian.
Kemudian, keberadaan PT Kurnia di Pasar Basah Mandonga tidak ada peningkatan atau kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) untuk Kota Kendari.
“Makanya harus diputuskan cepat, karena ini sudah tidak layak bekerjasama lagi. Terlebih lagi sudah merusak hati para pedagang dan juga tidak memperhatikan infrastruktur yang ada,”
Menurut Anggota Fraksi PDIP ini, PT Kurnia struktur organisasi yang jelas, karena setiap rapat di DPRD perwakilan PT Kurnia yang datang berbeda-beda dengan alasan akan diganti.
“Kami menyarankan diaudit ini PT Kurnia. Audit dulu AD/ART, apakah perusahaan ini benar-benar ada karena setiap perwakilan yang datang saat rapat selalu bilang besok akan diganti. Jadi kita tidak tahu siapa bagian pemasarannya dan lain sebagainnya. tidak ada struktur yang jelas,” tutupnya.
Penulis : Haerun
