BacakanKendari, Inilahsultra.com – Uji kepatutan dan kelayakan UPTD Layanan Penyiaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Tenggara (Sultra) digelar, Rabu 27 Januari 2021.
Karena Jakarta diberlakukan PSBB sehingga pelaksanaan uji tersebut dilakukan secara virtual.
Penggagas UPTD layanan penyiaran berada di salah satu hotel di Jakarta sementara tim penguji berada di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI.
Tim penggagas di fasilitasi Kepala Biro Umum Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian Setda Sultra Rahmat Hasan bersama Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Ortala Kemendagri John Loband. Sementara pihak penggagas dipimpin Kepala Dinas Kominfo Sultra M. Ridwan Badallah.
Penguji dalam kegiatan tersebut antara lain, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Dirjen Otda Kemendagri RI Dr. Cheka Virgowansyah dan didampingi Kepala Seksi Wilayah IVA Dit FKKPD Ditjen Otda Dra. Veronica Aulia Kusimaningtyas dan Kepala Sub Direktorat Wilayah IV Ir. Moh. Yuliarto.
Dalam kesempatan itu, Kepala Sub Direktorat Wilayah IV Moh. Yuliarto menjelaskan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk merampingkan jabatan eselon IV hingga eselon III. Sementara untuk pemerintah daerah proovinsi dan kabupaten/kota rencana dilakukan perampingan pada jabatan eselon IV.
Yuliarto mengungkapkan, pada pemerintah pusat setiap kementerian memiliki beberapa pejabat eselon I setingkat Dirjen. Dirjen masih dibantu oleh Direktur berstatus eselon II. Sehingga perampingan dilakukan pada eselon IV dan III.
Sementara pemerintah provinsi, lanjut dia, hanya ada satu jabatan eselon I yakni Sekda. Sedangkan Sekda kabupaten dan kota hanya berstatus eselon IIA.
Oleh sebab itu, lanjut Yuliarto, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih membutuhkan jabatan eselon III untuk membantu tugas-tugas kepala dinas sebagai pejabat eselon IIA.
Kepala Dinas Kominfo Sultra M Ridwan Badallah mengatakan, proses uji kelayakan dan kepatutan UPTD Layanan Penyiaran berlangsung sekitar 1,5 jam. Ada beberapa catatan perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah akademis.
“Banyak isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Antara lain menyangkut semangat reformasi birokrasi dan perampingan jabatan struktural ke jabatan fungsional,” kata Ridwan Badallah.
Ridwan menjelaskan, progres pembangunan dan reformasi birokrasi dan kelembagaan pada Pemprov Sultra terus dilakukan.
Selain itu, Ridwan juga memaparkan eberapa program kerja Gubernur Sultra Ali Mazi. Diantaranya, menyangkut pembangunan Jalan Kendari-Toronipa sebagai akses destinasi wisata nasional. Kemudian pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, serta pembangunan perpustakaan internasional yang akan dirampungkan pada bulan Juli tahun ini. (Adv)
