
Kendari, Inilahsultra.com – Jumarding resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan sisa masa jabatan periode 2019-2024. Politikus Demokrat itu menggantikan Muhammad Endang yang mengundurkan diri karena maju Pilkada Konsel 2020 kemarin.
Usai dilantik dan disumpah sebagai unsur pimpinan DPRD Sultra, Jumarding mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder yang mendukung dan mensupor menyukseskan kegiatan pelantikan.
“Pertama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, sahabat, simpatisan yang senantiasa menemani dan mendukung dalam kondisi apapun, dan khususnya ucapan terima kasih kepada masyarakat Sultra,” ucap Jumarding, Jumat 29 Januari 2021
Kemudian, Jumarding juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang senantiasa memotivasi dan mensuport untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Partai Demokrat mulai DPP, DPD dan DPC kabupaten kota se Sultra. Ucapkan terima kasih pula kepada DPRD Sultra, Pemprov Sultra, insan pers dan kepada masyarakat Bumi Anoa,” ucapnya.
Untuk itu, Jumarding berharap, ke depan media, LSM dan semua lembaga pemerintahan. Khususnya penegak hukum, baik Polda Sultra, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri, BPK, maupun KPK untuk senantiasa bersinergi dalam mengsukseskan program pemerintah dan bersama-sama mengawal serta mengawasi kerja-kerja pemerintah daerah, baik yg sudah berjalan maupun yang belum.
“Terkhusus APBD Provinsi Sultra tahun anggaran 2021 yang baru baru ditetapkan sangat perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan dari seluruh elemen, baik dari lembaga swasta maupun dari lembaga pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara agar semua program pemerintah akan tercapai sesuai yang diharapan,” jelasnya.
Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Dapil V Sultra ini, bersinergi sangat dibutuhkan dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat di Bumi Anoa. Tanpa sinergi, lanjut dia, maka apapun yang dikerjakan akan menjadi lemah.
“Karena itu amat penting dalam membangun daerah sangat dibutuhkan gotong royong antara sesama untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” jelasnya.
Tak kalah pentingnya, kata dia, kepada insan pers untuk lebih lihat dan mengkritik kinerja pemerintah termasuk DPRD jika menemukan sebuah polemik.
“Jangan yang manis-manisnya saja yang diberitakan. Tapi jika ada masalah, maka harus lebih keras untuk disampaikan ke publik. Dengan begitu akan memicu perbaikan pada internal lembaga pemerintah, itu yang disebut kontrol sosial yang sesungguhnya,” tutupnya.
Penulis : Haerun