KPK Respon Positif Standar Pelayanan Publik Pemprov Sultra

71
Gubernur Sultra Ali Mazi berpose bersama sejumlah tim Korsupgah KPK usai pertemuan di Kantor Gubernur Sultra, Selasa 9 Februari 2021.

Kendari, Inilahsultra.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menerima Direktur Koordinasi dan Supervisi Penindakan dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia beserta tim dalam satu sesi audiensi, di Kantor Gubernur Sultra, Selasa 9 Februari 2021.

Direktur Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha datang bersama tim dalam rangka koordinasi delapan area intervensi KPK yakni, Optimalisasi Penerimaan Daerah, Manajemen Aset Daerah, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan Pengelolaan Dana Desa.

- Advertisement -

Dalam pertemuan ini, Korsupgah KPK hendak membahas hasil evaluasi Monitoring Control for Prevention (MCP) Provinsi Sultra untuk tahun 2020.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Sultra Ali Mazi didampingi Sekda Nur Endang Abbas, Asisten I Setprov Basiran, Asisten III Setprov Laode Mustari, Kepala BPKAD Isma, Inspektorat Arifuddin, dan beberapa staf teknis Setprov Sultra.

Ikut bersama Direktur Korsupgah KPK-RI Asep Rahmat Suwandha antara lain, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pencegahan Niken Ariati, Kasatgas Penindakan Jarot Faisal, Person in Charge (PIC/Penanggungjawab) Wilayah Sulawesi Tenggara M. Muslimin Ikbal, PIC/Penanggungjawab Wilayah Sulawesi Tengah Basuki Haryono, PIC/Penanggungjawab Penindakan Ambar Suseno, dan Admin Ifan Imom Syahputra.

Kepada Gubernur Sultra Ali Mazi, Asep menjelaskan, audiensi tersebut untuk mengevaluasi capaian perbaikan tata kelola pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara beserta 17 kabupaten/kota.

Korsupgah KPK memberikan masukan dan evaluasi mengenai progres di tahun 2020, sebagai landasan kerja di tahun 2021.

KPK berharap agar Pemprov Sultra meneruskan program yang belum diselesaikan, berikut penambahan sejumlah program strategis pemerintah terkait kondisi pandemi Covid-19, dan disesuaikan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Asep melaporkan, bersasarkan hasil evaluasi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Bombana berada di urutan pertama, disusul Kota Kendari di urutan kedua.

KPK mengapresiasi kinerja Kabupaten Bombana dalam kepatuhan merampungkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mencapai 100 persen, disusul progres LHKPN Kota Kendari yang masih 54 persen.

Menurut Asep, realitas kompetisi di antara pemerintah daerah untuk menjadi yang unggul dalam tata kelola pemerintahan adalah hal yang sangat positif.

Asep merespon positif pencapaian Pemprov Sultra di tahun 2020 dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan, yang tercakup dalam MCP, termasuk merespon Ombudsman RI yang pada 8 Februari 2021 memberikan penghargaan kepada Pemprov Sultra karena memperoleh tingkat kepatuhan tertinggi terhadap standar pelayanan publik dengan nilai 85,65 persen atau masuk zona hijau.

Persentase tersebut naik 13,89 persen lebih tinggi dibanding skor MCP Pemprov Sultra pada 2020 lalu yang hanya mencapai 71,76 persen pada kategori yang sama. Angka tersebut menempatkan Pemprov Sultra di peringkat 234 secara nasional dari total 542 pemerintah daerah. Skor ini di atas rata-rata skor Nasional yang mencapai 64 persen.

Gubernur Sultra Ali Mazi (Kanan) dan Direktur Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha (Kiri).

KPK berharap Pemprov Sultra bisa lebih baik pada tahun 2021. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Pemprov Sultra dapat menjadi pedoman atau contoh untuk pemerintah kabupaten dan kota di Sultra.

Delapan area intervensi dalam MCP harus dijadikan pedoman kepala daerah ketika mengambil kebijakan. KPK menjadikan MCP sebagai penanda komitmen pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait upaya sertifikasi aset tanah, Pemprov Sultra tercatat memiliki total 1.242 bidang tanah. Dari jumlah itu, 683 aset sudah bersertifikat. Masih ada 559 aset lainnya yang belum bersertifikat. Sehingga pada 2021 KPK berharap seluruh aset Pemprov Sultra tersebut dapat disertifikasi.

Mengenai kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun pelaporan 2020, data Korsupgah KPK pada 5 Februari 2021 memperlihatkan bahwa dari 55 orang wajib lapor, baru sembilan orang yang melapor.

Asep menegaskan, kegiatan-kegiatan pembangunan strategis di Sultra harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat, seperti Pengembangan Kawasan Tambat Labuh, Pembuatan Jalan Inner Ring Road dan Outter Ring Rood, Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Perkantoran, Pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas atau sarana pendukung kesehatan lainnya, serta Pembangunan Fisik Sekolah, dengan cara menghindari suap dan gratifikasi.(Adv)

Editor: Din

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...