Diduga Bangun Objek Wisata di Atas Lahan Warga, Pemerintah Desa Madongka Buteng Digugat

966
Lokasi pembangunan objek wisata di Desa Madongka yang digugat warga.

Labungkari, Inilahsultra.com – Ahli waris almarhum La Ode Ampo menggugat pembangunan objek wisata milik Pemerintah Desa Madongka Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Pasalnya, objek wisata itu dibangun diatas lahan milik La Ode Ampo.

Gugatan terhadap Pemerintah Desa Madongka telah dilayangkan di Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2020/PN.Psw pada tanggal 22 Februari 2021.

- Advertisement -

Salah satu keluarga ahli waris, Hasanuddin mengklaim, tanah itu merupakan milik La Ode Ampo. Namun sejumlah pihak menguasai lahan tersebut tanpa memiliki alas hak.

“Kalaupun diatas lahan tersebut pihak yang dimaksud ada yang memiliki legalitas kami masih meyakini bahwa dokumen asal usul yang diajukan sebagai landasan terbitnya sebuah legalitas (sertifikat) terindikasi ilegal, atau adanya indikasi pemalsuan dokumen, dari sisi dokumen pengajuan asal usul atau indikasi memberikan keterangan palsu,” kata Hasanuddin kepada Inilahsultra.com beberapa hari lalu.

Hasanuddin mengaku sangat menyayangkan sikap Pemerintah Desa Madongka yang nekat membangun objek wisata diatas lahan yang masih bersengketa. Apalagi pembangunan itu menggunakan anggaran desa yang cukup besar mencapai Rp 647.476.000.

Seharusnya, lanjut dia, sebelum membangun pemerintah desa lebih dulu melihat status tanah yang akan digunakan. Sehingga tidak menyebabkan kerugian. Apalagi jika nantinya tanah tersebut diputuskan menjadi milik pihak lain bukan milik pemerintah desa.

“Hasil dari program pembangunan tersebut akan menjadi aset tetap karena menggunakan anggaran desa. Tapi kalau tanah itu bukan milik desa, bagaimana,” ungkapnya.

Makanya, Hasanuddin meminta kepada Bupati Buteng Samahuddin dan seluruh anggota DPRD Buteng agar melihat indikasi kerugian negara tersebut.

“Kami meminta kepada institusi penegak hukum agar bisa melakukan pemantauan atau melakukan klarifikasi terhadap Kepala Desa Mandongka mengingat jika benar ada indikasi pelanggaran hukum agar segera dihentikan jangan sampai kerugian daerah bertambah banyak,” tuturnya.

Sementara, Kepala Desa Madongka Haryanto yang dihubungi via telepon selularnya pada Kamis 25 Februari 2021 belum bersedia memberikan keterangan.

Begitu juga upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan Inilahsultra.com pada Jumat 26 Februari 2021 melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapat jawaban.

Reporter: LM Arianto

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3
loading...