Kapolda Sultra Minta Penyusunan Pedoman Peliputan Aksi Unjuk Rasa Bagi Jurnalis dan Polisi

88
Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya saat silaturahmi dengan sejumlah organisasi media di Aula Dachara Polda Sultra, Sabtu 20 Maret 2021.

Kendari, Inilahsultra.com – Kepala Kepolisian (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya setuju untuk segera membuat pedoman peliputan aksi unjuk rasa bagi jurnalis dan polisi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman antara polisi dan jurnalis yang sama-sama bertugas di lapangan saat terjadi aksi unjuk rasa.

“Buku pedoman peliputan aksi unjuk rasa agar segera bisa disusun,” kata
Yan Sultra dalam acara silaturahmi jajaran kepolisian daerah Sultra dengan pimpinan organisasi media di Aula Polda Sultra, Sabtu 20 Maret 2021.

- Advertisement -

Selain Kapolda Sultra, hadir Wakapolda Sultra Brigjen Pol Drs. Waris Agono, M.Si, Kapolres Kendari AKBP Didik Erfianto dan sejumlah pejabat lain, sedangkan dari pihak organisasi media hadir Ketua PWI Sultra Sarjono, Ketua AJI Kendari Rosnawati dan Sekretaris IJTI Sultra, Ketua AMSI Sultra M Djufri Rachim, Ketua SMSI Sultra Gugus Suryaman, dan Ketua JMSI Nasir Idris.

Pertemuan itu dilatarbelakangi oleh insiden pemukulan terhadap jurnalis Surat Kabar Harian Berita Kota Kendari, Rudinan (31) yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polres Kendari pada saat pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis 18 Maret 2021 lalu.

Baik Kapolda, Wakapolda maupun Kapolres Kendari telah meminta maaf secara terbuka atas insiden pemukulan terhadap jurnalis tersebut.

“Atas nama institusi Polri, Polda Sultra dan pribadi menyampaikan permohonan maaf atas insiden oknum anggota dengan wartawan beberapa hari lalu,” kata Yan Sultra mengawali acara dialog dengan pimpinan organisasi media.

Yan Sultra menjelaskan, setelah mengetahui ada insiden pemukulan wartawan maka langsung memerintahkan kepada Propam Polda Sultra untuk mengambil alih penanganan kasus tersebut.

Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Prianto Teguh Nugroho, menjelaskan pihaknya telah memeriksa sebanyak 7 anggota polisi yang bertugas saat penanganan aksi unjuk rasa di BLK Kendari.

Dari ketujuh polisi itu, 4 diantaranya sebagai saksi dan 3 sebagai terlapor. Selain itu, ikut diperiksa seorang saksi lain dari pihak security BLK Kendari. Sementara korban, Rudinan diharapkan bisa kooperatif untuk dimintai keterangan oleh polisi penyidik.

Demikian pula kepada jurnalis yang melihat atau merekam kejadia dugaan pemukulan itu agar bersedia menjadi saksi

Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan kasus tersebut jika memenuhi unsur untuk ditindaki sebagai tindak pidana umum, selain proses penyelidikan pelanggaran kode etik dan protap kepolisian terkait penangnana aksi massa

“Tindak tegas yang bersangkutan  sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Pemimpin Umum/Penanggungjawab SKH Berita Kota Kendari, Mahdar Tayyong mengatakan, kekerasan yang diterima wartawannya bernama Rudinan harus diusut tuntas.

“Kekerasan terhadap jurnalis agar tidak terulang menjadi komitmen semua pihak, baik jajaran pimpinan Polda Sultra maupun pimpinan organisasi media di Sultra,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sultra, M Djufri Rachim, dalam kesempatan itu menawarkan kepada Kapolda Sultra agar dapat diususun pedoman peliputan aksi massa

Jurnalis perlu diperkenalkan situasi “Hijau”, “Kuning” dan “Merah” menurut versi kepolisian dalam suatu aksi massa. Pada setiap indikator itu, dimana posisi jurnalis supaya aman saat meliput.

“Kira-kira itu antara lain isi buku pedoman yang akan disusun tersebut,” kata Djufri yang juga Pemimpin Redaksi SultraKini.com kepada media ini.

Menurut Djufri yang juga dosen Jurnalistik pada FISIP Universitas Halu Oleo, pedoman peliputan unjuk rasa akan memuat dua sisi.

Satu sisi mengenai aturan dan protap kepolisian di lapangan, misalnya sebelum diterjunkan ke lapangan maka pimpinan mengingatkan kembali anggotanya agar mengenal dan mengamankan jurnalis di lapangan, serta jangan ada tindakan kekerasan terhadap siapa pun karena itu pelanggaran HAM.

Dari sisi jurnalis, harus patuh dan mengerti situasi yang dimintakan oleh aparat. Misalnya, jurnalis dilarang memasuki area tertentu karena pertimbangan keselamatan jiwa, misalnya.

Bahkan, kata wartawan senior ini, jika perlu jurnalis yang akan meliput aksi unjuk rasa saat di TKP sebaiknya jangan berpencar, berkumpul menghitung berapa jumlah jurnalis dan dari media mana saja.

“Kalau perlu tunjuk satu korlip saat itu, lalu sampaikan kepada pimpinan polisi yang ada di lapangan bahwa jumlah jurnalis sebanyak sekian orang, tolong ikut diamankan,” terangnya.

Penyusunan pedoman peliputan aksi massa itu pun secara teknis akan diatur oleh Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Ferry Walintukan. Ia akan mengundang beberapa pimpinan organisasi media untuk membahas perintah Kapolda itu.

Selain penyusunan pedoman aksi unjuk rasa, dialog yang berjalan sekitar 2 jam tersebut mencuat pula gagasan untuk diselenggarakan pelatihan aman meliput pada situasi beresiko bagi jurnalis, serta literasi tentang UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik bagi anggota polisi, termasuk pada calon polisi yang sedang ikut pendidikan di SPN.

Ketua PWI Sultra Sarjono mengajak pemilik perusahaan media untuk mendidik para jurnalis paham tentang kode etik dan implementasi UU Nomor 40/1999 tentang pers.

Sedangkan itu, Ketua AJI Kendari, Rosnawati menyoroti tingginya insiden kekerasan di Sultra terhadap jurnalis saat melakukan peliputan di lapangan. Apalagi dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Kalangan pers dan kepolisian mesti mencari konsep tepat mengantisipasi terus berulang-ulangnya kekerasan yang menimpa awak media. Memprihatinkan,” kata wartawan Tempo tersebut.

Mengingatkan kembali, sembilan jurnalis menjadi korban intimidasi dan persekusi aparat kepolisian yakni, Ancha (Sultra TV), Ronald Fajar (Inikatasultra.com), Pandi (Inilahsultra.com), Jumdin (Anoatimes.id), Mukhtaruddin (Inews TV), Muhammad Harianto (LKBN Antara Sultra), Fadli Aksar (Zonasultra.com), Kasman (Berita Kota Kendari) dan Wiwid Abid Abadi (Kendarinesia.id).

Kekerasan menimpa sembilan jurnalis di Kota Kendari kala itu tengah melaksanakan tugas liputan saat ratusan mahasiswa menggelar aksi ujuk rasa di Mako Polda Sultra, Selasa 22 Oktober 2019.

Berikutnya, dua Jurnalis di Kendari kembali menjadi korban intimidasi oknum polisi saat demo memperingati Hari Sumpah Pemuda di Polda Sultra. Dimana saat itu, demontrasi berujung bentrok antara massa aksi dengan polisi, Rabu 28 Oktober 2020.

Dua Jurnalis jadi korban intimidasi oknum polisi saat sedang melakukan tugas peliputan. Keduanya adalah jurnalis media online yakni Ilfa dari media Sultrademo.co dan Hardianto wartawan Mediakendari.com.

Tahun 2021, kekerasan terhadap Jurnalis kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Jurnalis Harian Berita Kota Kendari, Rudinan. Ia dipukul oleh oknum polisi yang bertugas di Polres Kendari saat melakukan tugas peliputan demonstrasi di Kantor BLK Kendari, Kamis, 18 Maret 2021.

Reporter : Haerun/Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...