Inspektorat Buteng Gandeng Jaksa dan Polisi Tangani Gratifikasi dan Pungli

114
Sekda Buteng Konstantinus Bukide saat membuka sosialisasi penanganan gratifikasi dan Pungli, Senin 29 Maret 2021.
Bacakan

Labungkari, Inilahsultra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasarwajo dan Polres Baubau mengelar sosialisasi gratifikasi dan pungutan liar (Pungli), Senin 29 Maret 2021.

-Advertisements-

Sosialisasi ini diberikan kepada instansi pemerintah, para perangkat desa, dan kelurahan yang ada di Buteng.

Kepala Inspektorat Laode Ali Bakri mengatakan, pemberantasan korupsi sudah diatur dalam amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Berdasarkan hal tersebut, Pemkab Buteng senantiasa berupaya membangun sumber daya aparatur yang baik dan berintegritas. Salah satunya melalui pembinaan dalam bentuk kegiatan sosialisasi.

“Oleh karena itu, kiranya sangat penting sosialisasi ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah,” ungkapnya.

Sosialisasi Undang-undang Anti Korupsi, Gratifikasi, dan Pungutan Liar ini, lanjut dia, untuk meningkatkan pemahaman seluruh penyelenggara pemerintahan termasuk pemerintahan di desa. Sehingga mereka senantiasa berhati-hati dalam melakukan perencanaan anggaran dan senantiasa mengawasi pelaksanaan agar sesuai dengan peraturan dan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Ali Bakri, ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Disatu sisi, Pasal 12B Undang-Undang Tipikor mengatur ancaman pidana. Namun disisi lain Pasal 12C Undang-Undang Tipikor justru memberikan ruang bagi pegawai negeri     atau penyelenggara negara untuk lepas dari jerat  hukum. Namun bila pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melaporkan penerimaan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak  gratifikasi diterima.

“Jika dilihat dari aspek strategi pemberantasan korupsi, ketentuan tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat,” jelasnya.

Semoga dengan mengikuti sosialisasi ini, lanjut Ali Bakri, para peserta benar-benar memahami dampak yang akan dialami jika melakukan gratifikasi.

“Saya berharap kita semua dijauhkan dari hal-hal yang akan dapat merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara,” tutupnya.

Reporter: LM Arianto

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...