Kurangi Penyanderaan WNI di Luar Negeri, Bupati Buton Tawarkan Pemberdayaan Nelayan

Bupati Buton La Bakry mengikuti Rakor penanganan dan pencegahan penyanderaan WNI di luar negeri di The Hermitage Menteng Jakarta, Rabu 7 April 2021.
Bacakan

Pasarwajo, Inilahsultra.com – Bupati Buton La Bakry mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI di The Hermitage Menteng Jakarta, Rabu 7 April 2021.

-Advertisements-

Rakor dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini membahas tentang Penanganan dan Pencegahan WNI (Warga Negara Indonesia) yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah, Malaysia.

Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andy Rachmianto mengatakan, Rakor tersebut untuk mengakselerasi tindak lanjut penanganan dan penanggulangan kasus penculikan WNI yang bekerja sebagai awak kapal ikan di Sabah, Malaysia yang sering berulang kali terjadi, serta mencari solusi alternatif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah asalnya.

“Hari ini kita duduk bersama untuk berkoordinasi terkait upaya kita dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dalam rangka melindungi WNI kita yang bekerja sebagai awak kapal ikan asing di wilayah Sabah, Malaysia,” katanya.

Menurut dia, dua hari lalu telah menyaksikan 4 sandera terakhir yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sehingga saat ini tidak ada lagi WNI yang disandera di luar negeri.

Kasus tersebut, lanjut dia, menambah jumlah WNI yang pernah di sandera di luar negeri menjadi 54 kasus. Mereka kebanyakan WNI yang menjadi anak buah kapal yang di sandera di wilayah Filipina Selatan.

“Di perairan Sabah ada sekitar 40 kasus, 4 orang di Somalia, ada 3 orang di Republik Kongo, dan 3 orang di Gabon yang semuanya sudah bisa kita selesaikan. Tentunya semua yang kita lakukan merupakan gambaran kasus-kasus yang terjadi di Filipina Selatan,” rincinya.

Saat ini, tambah dia, yang perlu diketahui sebagai wakil negara yakni kementerian/lembaga, khususnya mitra kerja seperti TNI maupun Badan Intelijen Negara (BIN) melalui krisis center sudah berhasil menyelesaikan kasus anak buah kapal yang disandera.

Andy mengatakan, saat Menlu RI Retno Marsudi menyerahkan 4 orang WNI yang disandera, ada tiga hal yang disampaikan terkait upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Upaya itu antara lain, memperkuat pengamanan di perairan Sabah oleh 3 pilar otoritas seperti Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

Selain itu, memberikan imbauan kepada para nelayan untuk berhati-hati khususnya awak kapal ikan di sekitar perairan Sabah untuk terus membangun komunikasi dengan para pemilik kapal dan upaya pengembangan ekonomi di negara/ wilayah asal nelayan-nelayan tersebut.

“Saya sempat berkomunikasi dengan 4 sandera kemarin, mereka mendapat pesan dari para kelompok Abu Sayaf untuk tidak lagi mencari ikan di perairan Sabah. Terakhir tentunya upaya pengembangan ekonomi di negara asal nelayan-nelayan kita tersebut. Terkait yang ketiga ini Kemenlu sudah menjajaki kerja sama dengan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait program pemberdayaan masyarakat di kampung nelayan. Namun tertunda karena Covid-19, semoga bisa dilanjutkan setelah kita semua divaksin,” ujarnya.

Bupati Buton La Bakry mengatakan, masalah WNI yang bekerja di luar negeri dan disandera ini sudah sering dihadapi.

“Kita di Kepulauan Buton dan Sulawesi Selatan itu sama, karena memang karakter kita adalah pelaut dan nelayan ulung bahkan ya keluar negeri pun mereka mau. Yang jadi pertanyaan kenapa wilayah kita 2/3 laut dan menyimpan kekayaan ikan yang begitu melimpah tetapi warga kita masih mencari nafkah di negeri orang,” tandasnya.

Saat ini, lanjut dia, salah satu bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini adalah bersama-sama dengan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian terkait dalam hal ini KKP untuk menyediakan anggaran pemberdayaan para nelayan.

“Setiap tahun dari KKP ada triliunan rupiah. Saya tadi coba hitung-hitung kapal yang mereka tumpangi berapa GT. Kalau yang saya amati di Buton yang 30 GT itu bisa diawaki oleh 10 orang dan soal keterampilan berlayar tidak usah kita ragukan mereka. Kalau ada 1.500-an orang berarti kita hanya butuh 150 kapal. Kalau di Buton dengan fiber hanya kurang lebih Rp 3 Miliar sudah dengan mesin dan peralatannya. Artinya kalau 150 kapal hanya Rp 450 Miliar,” bebernya.

Jika program ini bisa berjalan, kata La Bakry, satu tahun para nelayan yang ada di luar negeri akan pulang ke daerah masing-masing. Apalagi rata-rata para nelayan tersebut sudah memiliki keterampilan.

“Ibu Susi (Menteri KKP sebelumnya) mengatakan cadangan perikanan kita dua kali lipat. Dengan tambahan 150 kapal ini saya kira selain kebutuhan ikan dalam negeri itu sudah bisa kembali kita menjadi eksportir. Saya setuju dana transfer  ke daerah karena PAD sudah tidak ada. Sementara dana transfer selama ini sudah ada peruntukannya semua, sekian persen untuk ini dan itu, kami mau kreatif sudah agak sulit,” jelasnya.

Terpenting saat ini, tambah La Bakry, data tentang WNI yang menjadi awak kapal ikan di luar negeri valid lalu dihitung jumlah kapal yang dibutuhkan.

Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menawarkan beberapa program yang menyesuaikan kebutuhan dari pemeirntah daerah. Antara lain, program budidaya, tangkap, dan daya saing.

Reporter: LM Arianto

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...