Tanah Diklaim Warga, Dansat Brimobda Sultra: Lahan Itu Sah Milik Brimob

139
Lahan yang diklaim oknum Kades dan sekelompok warga lainnya.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Sekelompok Warga memasang patok dan pagar kawat berduri di lahan milik Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Sultra yang berlokasi di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra).

-Advertisements-

Bahkan lahan itu diprotes oleh Kades Puosu Jaya. Padahal, Brimob telah memiliki surat putusan resmi dari Mahkamah Agung terkait status kepemilikan sah lahan tersebut. Setelah menang dalam gugatan pengadilan dengan no 90 K/TUN/2017.

Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sultra Kombes Pol Adarma Sinaga mengatakan, Sabtu, 17 April 2021 sore menerima laporan bahwa lahan Brimob akan ditanami jagung dan ada yang memasang pagar.

“Pas kita datang ke sana, Kades langsung ribut sambil protes dan teriak-teriak katanya kita ambil lahan mereka,” ucap Adarma Sinaga, Minggu, 18 April 2021.

Padahal, sambung Adarma, lahan ini sudah jelas statusnya. Lahan itu adalah tanah hibah dari Pemda milik Brimob. Dansat menduga, pemasangan pagar kawat diduga sengaja dipasang oleh seorang warga dengan tujuan ingin menguasai lahan tersebut agar dapat dijual kembali.

“Tidak hanya itu, pemagaran itu juga disinyalir untuk memprovokasi masyarakat lainnya agar berbenturan dengan Brimob,” bebernya.

Hal itu terbukti, saat oknum Kades Puosu Jaya melakukan protes dengan sengaja merekam video gunakan handphone dan sesekali mengeluarkan kalimat provokasi mengajak warga agar datang ke lokasi membantunya.

“Kelompok warga tidak hanya memasang pagar, papan tulisan yang dipasang oleh Brimob di lokasi tersebut telah dirubuhkan dan diganti dengan spanduk lainnya. Padahal disitu ada tulisan himbauan Brimob, sekarang sudah tidak ada. Malah diganti dengan spanduk bertuliskan tanah ini dijual,” jelasnya.

Dansat berharap, kejadian yang terjadi Sabtu sore kemarin, tidak berkepanjangan dan tidak disalahgunakan untuk membuat opini miring.

“Targetnya mereka itu mau provokasi dengan modus buat pagar. Pagar itu yang dijadikan objek untuk bahan provokasi memancing keributan dengan Brimob,” ucapnya.

Adarma Sinaga mengaku, sebelumnya juga sudah dilakukan kesepakatan dan musyawarah antara purnawirawan Polri dan Satbrimob. Kesepakatan itu tentang berbagai hal dan saat ini sedang berjalan dalam rangka pelaksanaan kesepakatannya.

“Posisi Kades itu bukan bagian dari Purnawirawan, dia (Kades) hanya sebatas sebagai saksi karena dianggap mengetahui sejarah status lahan yang dipermasalahkan itu,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Adarma Sinaga, sebagai Kades seharusnya memberikan solusi. Bukan justru ikut tampil dan seolah ingin ikut menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut.

Perwira dengan tiga Melati di pundak ini menjelaskan, lahan yang diklaim dan diprotes oleh oknum Kades itu, statusnya sah dimiliki oleh Brimob berdasarkan SK Bupati Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980. Penyerahan tanah negara bebas untuk restlemen Polri (kawasan pemukiman dan pertanian untuk purnawirawan Polri).

“Dulu itu tahun 1978 ada program penempatan para purnawirawan Polri untuk mendapat tanah pertanian bebas. Pada saat itu gelombang pertama 30 sesuai SK 137 dengan jatah 2 Ha per KK, 1 Ha lahan kering dan 1 Ha lahan basah,” ungkapnya.

Kemudian, tahun 1981 sudah pernah dilakukan ganti rugi terhadap warga yang memiliki tanaman di atas lahan Brimob saat itu. Jumlah ganti rugi pada tahun itu senilai Rp1 juta.

“Waktu itu sudah ada ganti rugi sebenarnya oleh Bupati Kendari tahun 1981 kepada warga yang ada tanahnya di atas lahan Brimob. Ganti lahan itu dimaksud, agar tidak ada lagi persoalan dan semuanya masalah clear sebelum diserahkan ke Polri waktu itu,” terangnya.

Reporter : Onno

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...