BPKP Gelar Rakor Pengawasan Intern Tingkat Sultra

80
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawasa foto bersama usai Rakor pengawasan intern dalam pengawasan program pengembangan Agro Industri Sultra.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakowasin) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021, Senin 7 Juni 2021.

-Advertisements-

Rapat tersebut, dilatarbelakangi oleh petani yang belum sepenuhnya sejahtera, sehingga efektifitas pengawasan pemerintah menjadi penentu tujuan strategi daerah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas menyampaikan Provinsi Sultra memiliki visi terwujudnya Sultra Aman, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.

Visi ini terdiri dari 5 pilar yakni Sultra Cerdas, Sultra Sehat, Sultra Peduli kemiskinan, Sultra Berbudaya dan percaya, Sultra yg produktif.

Secara geografisnya, Sultra memberikan potensi pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan sumber daya mineral.

Inspektorat di wilayah Provinsi Sultra berperan penting dalam membantu Pemprov meraih Opini Laporan Keuangan dan telah mengawal pengawasan pengadaan barang/jasa, perizinan dan lelang jabatan.

Pada kesempatan yang sama Deputi Kepala BPKP Dadang Kurnia, menyampaikan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai secara akuntabel, efektif dan tidak lepas dari tiga peran BPKP dan APIP.

Peran ketiga tersebut adalah pertama BPKP dan APIP harus meningkatkan sinergi, kolaborasi, serta check and balances dalam melaksanakan eksekusi belanja pemerintah.

Kedua, BPKP dan APIP juga harus mengawal perencanaan anggaran pembangunan hulu untuk memastikan bahwa semua program telah sinkron serta memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, beradaptasi terhadap kondisi terkini, dan tidak ada arah ke arah pusat dan daerah,

Ketiga manajemen Pemerintah Daerah harus memberikan independensi dan akses kepada APIP dalam mengawal implementasi program dan kegiatan.

Deputi Kepala BPKP menambahkan Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP harus bersifat konvergen dan kolaboratif, cepat, tepat waktu, dan adaptif.

“BPKP telah menjadi 15 Agenda Pengawasan Prioritas (APP) dengan total 60 cluster objek pengawasan, serta 67 tematik daerah untuk Indonesia yang tercantum dalam Agenda Pengawasan Prioritas Pengawasan (APPD) termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara,” terangnya.

Wakil Ketua KPK, menyatakan Inspektur sebagai navigator bagi kepala daerah dalam rangka tujuan pembangunan daerah. Kapabilitas inspektorat sangat mempengaruhi peran inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

“SDM Inspektorat harus ditingkatkan dan dirawat dengan baik,” harapnya.

Keberhasilan tujuan suatu program/kegiatan mulai dari proses perencanaan yang baik. Penetapaan target yang tepat dan indikator kinerja yang tepat serta sistem pengumpulan data kinerja. Data harus dapat diandalkan dan memiliki integritas yang tinggi, sehingga capaian kinerja terjamin akuntabilitasnya.

terlihat, Rakorwasin Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, dan dihadiri oleh Pimpinan KPK RI, narasumber dari Itjen Kembendagri, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara , Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, serta diikuti 36 peserta, dari Inspektorat Daerah se Sultra.

Wartawan: Iqra Yudha

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
-Advertisements-
loading...