Abaikan Rekomendasi, Dewan Kota Kendari Bakal Laporkan Aktivitas Tambang Galian C di Nambo ke Polda Sultra

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajan Jinik
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Salah satu tambang galian C yang beraktivitas di Kecamatan Nambo, Kota Kendari diduga tidak mengindahkan rekomendasi penutupan sementara dari Pemeritah kota (Pemkot) Kendari dan DPRD karena tidak memiliki izin menjalankan aktivitasnya dari pemerintah setempat.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik mengatakan, berdasarkan informasi yang masuk di dewan bahwa tambang galian C tersebut diduga menjalankan aktivitas dengan menganti nama perusahaan dari CV. EChal dan sekarang menjadi PT. NET merupakan satu kesalahan yang dilakukan pihak perusahaan.

Rajab menegaskan, yang jelasnya kemarin itu rekomendasi DPRD bersama pemerintah kota dan
tim TKPRD perusahaan tersebut ditutup untuk sementara waktu, sembari menunggu menyelesaikan persyaratan administrasi yang belum diselesaikan pihak perusahaan.

“Kami DPRD Kota Kendari sangat tegas sampai hari ini masih menggunakan rekomendasi yang lama. Tapi kalau betul perusahaan ini mengganti nama dengan melakukan aktivitas yang sama dengan cara ilegal maka proses hukum yang dihadapi dan tidak ada tawar menawar,” tegas LM. Rajab Jinik, Selasa 8 Juni 2021.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Kendari mengingatkan, kepada pihak perusahaan galian C yang beraktivitas di Kota Kendari harus merujuk berdasarkan aturan dan jangan sesuka hatinya melakukan kegiatan dengan menganggap dirinya kuat di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)

“Siapapun di belakang mereka (perusahaan galian C) ini harus diproses hukum, dia kuat lewat apa.
Masa negara kalah dengan orang-orang seperti itu yang mementingkan kepentingan individu dengan mengeruk hasil bumi yang tidak pada peruntukannya ditambah lagi tidak ada izinnya,” ujarnya.

“Tidak ada persoalan bekingan-bekingan kejahatan di kota ini. Kalau ada berarti bersentuhan langsung dengan hukum. Kalau itu hanya kepentingan pribadi mereka, maka penegak hukum harus bertindak,” sambungnya.

Rajab menjelaskan, di Kecamatan Nambo tidak diperuntukan untuk aktivitas pertambangan berdasarkan Perda RTRW Nomor 1 tahun 2012, karena kecmatan pecahan dari Abeli itu masuk kawasan daerah pariwisata.

“Nambo itu bukan daerah industri, tidak ada daerah pertambangan di Nambo, kalau hari ini ada daerah pertambangan berskala besar untuk pemanfaatan korporasi. Banyak melanggar termaksud Perda RTRW, ilegal mining. Kalau berbicara tentang galian C berarti ilegal mining dan kalau tidak memenuhi syarat dan ketentuan, jelas hukum yang dihadapi,” jelasnya.

Menurut Rajab, akibat aktivitas tersebut dan rekemdasi penutupan sebelumnya karena kerusakan lingkungan yang diperhatikan, kemudian dampaknya kepada masyarakat, dan kajiannya mana.

“Ini merupakan kejahatan yang diulang bukan lagi kelalaian dan tidak bisa lagi diberikan kebijaksanaan dari pemerintah. Ini sudah melawan hukum secara terang-terangan. Pihak keolisian sigap dalam melihat kegiatan yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

“Kalau polisi tidak bisa bertindak. Maka atas nama DPRD dan saya mewakili Komisi III akan melaporkan aktivitas galian C yang beraktivitas di Nambo tidak memiliki izin, mengabaikan rekomendasi DPRD, dan pada intinya melawan hukum terang-terangnya. Tegas kita akan laporkan ke Polda Sultra dan kita minta aturan tegak lurus,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar mengungkapkan, mengenai tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk beraktivitas, apa lagi yang menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktivitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” kata Nahwa Umar, Senin 7 Juni 2021

“Pemkot Kendari bersama tim TKPRD akan menertibkan kembali mengenai aktivitas pertambangan tersebut,” sambungnya.

Kemudian, Kepala Bidang Tata Ruang PU Kota Kendari, Seiko menjelaskan,
berdasarkan tata ruang di Kecamatan Nambo tidak diperbolehkan aktivitas tambang. Ia mengakui bahwa perusahaan yang mengeruk pasir dilokasi tersebut, pernah ditutup setelah hasil Hearing DPRD Kota Kendari. Tapi dirinya tidak tau apakah aktivitas tersebut masih berlangsung.

“Menang tidak ada izin untuk tambang galian C, di Nambo itu tidak ada tata ruang kawasan apalagi tambang, yang ada hanya penataan kawasan dan penataan kawasan juga harus ada rekomendasi dari pemerintah kota,” tutupnya.

Penulis : Haerun

Facebook Comments