Kuasa Hukum Eks Perangkat Desa Laporkan Sekda Mubar di Kejari Muna

Bacakan

Laworo, Inilahsultra.com – Kuasa Hukum 73 eks perangkat desa di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Rusman Malik melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Mubar, LM. Husein Taali di Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terkait dengan penyalahgunaan wewenang.

Laporan itu sudah dimasukan di Kejari Muna Kamis lalu, 10 Juni 2021. Laporan 73 eks perangkat desa dari 20 desa itu juga berdasar pada surat kuasa khusus sejak 1 Februari 2020 tahun lalu.

-Advertisement-

Kuasa Hukum, Rusman Malik membenarkan laporan itu. “Iya betul. Kita sudah masukan laporannya Kamis lalu,” kata Rusman saat ditemui di kantornya, Senin, 14 juni 2021.

Laporan ini, kata dia, masih dalam bentuk aduan terkait dengan dugaan menyalagunaan kewenangan yang dilakukan oleh Sekda Mubar yang bertindak sebagai Bupati Mubar yang mengeluarkan diskresi tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum.

Sesuai undang-undang, Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Periodesasi sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun pengadu, dalam hal ini eks perangkat desa itu diberhentikan dengan surat keputusan Kepala Desa (tertulis) dan tanpa berdasar pada SK Kepala Desa (tidak tertulis) dengan tidak sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, melainkan pemberhentian tersebut atas perintah Bupati Muna Barat melalui surat/diskresi yang dikeluarkan Teradu.

Bahwa dalam kedudukan hukum (legal standing) Para Pengadu adalah warga Negara Republik Indonesia. Untuk itu, dalam mengajukan pengaduan ke Kejari Muna melalui mekanisme pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya, di Mubar telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak di 81 Desa, pada tanggal 15 desember 2019, dan Kepala Desa Terpilih telah diangkat serta dilantik oleh Bupati Muna Barat pada tanggal 14 Februari 2020.

“Namun, dalam perjalananya para Kepala Desa telah melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenangan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis,” katanya.

Untuk diketahui, bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa juga mengeluarkan Surat yang ditujukan Kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia dengan Nomor : 140/439/BPD.

Perihal surat itu adalah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang salah satu isi Suratnya yaitu Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar Ketentuan dan apabila tidak menaati dan menegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka akan di beri Sanksi.

Kemudian pada tanggal 12 Februari 2020, Pemda Mubar menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Setelah itu, melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat dengan Nomor 130/132/2020, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang salah satu isi Suratnya yaitu Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar Ketentuan dan apabila tidak menaati dan menegakan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka akan diberi Sanksi.

Kemudian pada tanggal 14 April 2020, Pemda Mubar melalui Sekda membuat surat dengan Nomor : 100/323/2020. Perihal surat itu Penegasan kepada Para Camat Se-Kabupaten Muna Barat untuk menaati dan melaksanakan surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Surat dari Pemda Mubar dengan Nomor 130/132/2020, Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

“Namun kemudian pada kenyataanya sebagian Para Kepala Desa tetap melakukan Pergantian Perangkat Desa,” kata Rusman.

Sehingga Pemda Mubar, melalui Sekda mengeluarkan lagi Surat dengan Nomor: 140/297/2020 tertanggal 15 April 2020 dengan Perihal Pencabutan SK Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa, yang isi suratnya menyatakan diminta Para Kepala Desa untuk tidak menerbitkan SK Pemberhentian bagi Perangkat Desa.

Namun, anehnya Pemda Mubar, pada tanggal 16 April 2020 membuat Surat yang isinya memerintahkan untuk melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Se- Kabupaten Muna Barat.

Bahwa akibat dari Surat tanggal 16 April 2020, para kepala desa se-Kabupaten Muna Barat secara serentak memberhentikan perangkat desa lama dan mengangkat perangkat desa baru, sehingga Perangkat desa lama yang tidak terima atas pemberhentian tersebut mengajukan Pengaduan kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah Kab. Muna Barat.

Jumlah perangkat desa yang lama mengajukan pengaduan yaitu sejumlah 127 yang terbagi di 28 Desa Se-Kabupaten Muna Barat, telah mengajukan kurat keberatan kepada kepala desa. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada balasan dari kepala desa, sehingga pada tanggal 29 Juni 2020 mengajukan surat keberatan kepada Bupati Muna Barat.

Namun sampai 10 hari kerja, pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat tidak memberikan Jawaban atas surat keberatan tersebut. Sehingga Pada tanggal 14 Juli 2020 mengajukan Pengaduan di Kementerian Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.

Kemudian dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa telah Menanggapi Pengaduan 127 eks perangkat desa tersebut dengan mengirimkan Surat Kepada Bupati Muna Barat dengan Nomor 141/3235/BPD.

Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 Bupati Muna Barat melalui Wakil Bupati Muna Barat telah menindak lanjuti surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor 100/465/2020.

Perihal surat itu adalah Tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan isi surat tanggal 29 Juli 2020 tersebut yaitu akan membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaringan dan Penyaringan Perangkat desa. Namun dalam perjalanannya sampai 10 hari Kerja dari tanggal 29 Juli 2020 Wakil Bupati Muna Barat belum memberikan Jawaban atas Pengaduan 127 eks Perangkat Desa.

Sehingga pada tanggal 02 november 2020 eks perangkat desa menghadap Bupati Muna Barat yang ditemui oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Muna Barat atas Nama La Gandi, SH. dan Haerun SH.

Lalu, dua Kabag tersebut yang bertindak atas nama Bupati Muna Barat telah membuat Surat Pernyataan yang bunyinya adalah akan mengeluarkan keputusan atas Pengaduan 127 eks perangkat desa setelah Gugatan eks Perangkat Desa Lahaji di PTUN Kendari mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ingkrah.

Lanjut Rusman, meskipun sudah inkrah gugatan eks perangkat Desa Lahaji di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Pemda Mubar tetap tidak mengeluarkan keputusan atas pengaduan eks perangkat desa itu.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat seakan tidak serius menyelesaikan persoalan pengaduan eks perangkat desa dan terkesan mengulur-ngulur waktu,” tegas Rusman.

Buntut dari semua itu, karena tidak ada keputusan yang dikeluarkan oleh Pemda Mubar, melalui kuasa Hukum 73 eks perangkat desa langsung mengadukan Sekda Mubar di Kejari Muna.

Kemudian, berdasarkan peraturan perundang-undangan, Teradu telah melakukan Tindakan sewenang-wenang dimana telah mengesampingkan fakta- fakta yang relevan yang telah diverikasi olehnya dalam melaksanakan wewenangnya serta tidak mencocokan fakta tersebut dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang yang dimilikinya tersebut.

Selain itu, teradu juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami berharap kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Muna untuk menindaklanjuti persoalan ini, demi tegaknya hukum dan keadilan agar tidak mencederai nilai-nilai demokrasi di Negeri yang kita cintai ini,” harapnya

Sementara itu, Sekda Mubar Husein Tali, saat ditemui beberapa wartawan di Sekretariat Daerah Mubar mengaku, terkalit laporan itu belum tahu bahwa dirinya sudah diadukan di Kejaksaan.

“Saya belum tau, belum ada surat juga dari Kejaksaan. Jadi saya belum bisa memberikan keterangan,” ucapnya.

Reporter : Muh Nur Alim

Facebook Comments