Berikut 13 Poin yang Harus Dilaksanakan Dalam PPKM Mikro di Kendari

Walikota Kendari, Sulkarnain Kadir.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Wali Kota Kendari, Sulkarnain mengeluarkan Surat Edaran (SE) NOMOR: 440/4541 / 2021 Tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat BERBASIS Mikro Di Kota Kendari Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Surat tersebut Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

-Advertisement-

Selain itu, berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 47).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Wali Kota Kendari memberlakukan Surat Edaran Walikota tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kota Kendari Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Berikut 13 poin penting yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Kota Kendari:

1. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online.

3. Sektor esensial bisa tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional dan protokol kesehatan (kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat).

4. Kegiatan restoran untuk makan di tempat (dine in) dibatasi hanya 25% dan maksimal sampai pukul 17:00 WITA. Sementara untuk take away dan pesan antar dibatasi sampai pukul 20:00 WITA, serta Tempat Hiburan Malam (THM) dibatasi sampai pukul 20:00 WITA.

5. Pusat perbelanjaan Mal diperbolehkan buka sampai maksima 17:00 WITA dengan kapasitas 25%.

6. Proyek konstruksi dapat beroperasi sampai 100%.

7. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk sementara ditiadakan.

8. Semua fasilitas publik ditutup sementara waktu, serta kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan dan mengganggu ketertiban umum dilarang untuk sementara waktu.

9. Seluruh kegiatan seni dan budaya ditutup.

10. Seluruh kegiatan seminar dan rapat ditutup sementara waktu.

11. Kegiatan transportasi umum akan diatur oleh Pemerintah Daerah untuk kapasitas dan protokol kesehatan.

12. Pengetatan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

13. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

SE tersebut dikeluarkan pada 6 Juli 2021 dan ditandatangani oleh Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara;
2. Ketua DPRD Kota Kendari.

Reporter: Iqra Yudha

Facebook Comments