Terkait Kelebihan Pembayaran Operasional Dewan, Pembela Rakyat Demo Kantor Bupati dan DPRD Mubar

61
Front Pembela Rakyat Bersatu melakukan aksi demonstrasi di Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Laworo, Inilahsultra.com – Massa yang mengatasnamakan Front Pembela Rakyat Bersatu melakukan aksi demonstrasi di Kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) terkait dengan tunjangan kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah (Mubar) tahun 2020, Senin, 26 Juli 2021.

Sebelum melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD, massa sempat juga melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Mubar dan Inspektorat.

- Advertisement -

Di Kantor DPRD Mubar, massa membeberkan terkait kelebihan anggaran yang diterima melalui tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses, dan dana operasional dari Pemda Mubar tahun 2020 senilai 1.161.720.000,00 atau Rp 1 miliar lebih.

Atas dasar tunjangan yang didapat itu, sehingga Front Pembela Rakyat Bersatu menilai ada indikasi korupsi sehingga merugikan keuangan negara.

Sebelumnya, 23 Juli 2021 lalu, Front Pembela Rakyat Bersatu ini juga pernah melakukan aksi, pada saat itu diterima langsung beberapa anggota DPRD Mubar. Buntut dari itu, karena belum ada titik temu setelah melakukan hearing, masa aksi kembali mendatangi Kantor DPRD Mubar.

Koordinator lapangan, Muhammad Gustam mengatakan bahwa ada kelebihan anggaran yang di terima oleh semua anggota DPRD Mubar dan dana yang sudah diterima itu diminta agar segera dikembalikan.

Berdasarkan data yang dipegang, Gustam menyebut, ada beberapa anggota DPRD Mubar yang belum mengembalikan. selain itu, dari anggaran tunjangan miliaran rupiah itu DPRD Mubar baru mengembalikan sebagian.

“Terkait ini makanya katanya ada yang sudah siap anggota DPRD ingin mengembalikan, tapi ada juga dua oknum anggota dewan itu yang belum mengembalikan kita sarankan agar Inspektorat Mubar itu supaya melakukan tindak lanjut di kejaksaan agar secepatanya diproses,” kata Gustam saat ditemui usai melakukan hearing dengan sejumlah anggota DPRD Mubar. Senin, 26 Juli 2021.

Gustam menyebut, masing-masing anggota DPRD Mubar termaksud unsur pimpinan belum sepenuhnya mengembalikan. Sehingga dirinya berkeinginan agar dari jumlah Rp 1 miliar lebih itu agar segera diselesaikan secepatnya.

“Bukan mengembalikan sepenuhnya tapi mencicil. Ada yang mengembalikan baru 5 juta ada juga baru 3 juta. Jadi ada rinciannya semua,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mubar, Uking Djasa mengatakan, terkait tuntutan sejumlah massa aksi itu akan siap mengembalikan.

“Hilirnya tadi kita sudah sepakat, catat hari ini kita siap mengembalikan dibuktikan dengan surat pernyataan,” tegas Uking.

Lebih lanjut Uking menjelaskan, terkait dana tunjangan yang didapat itu, yang disalahkan disini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mubar. Menurutnya, tim TAPD ini tidak bisa menghitung klasifikasi keuangan daerah.

“Ternyata TAPD ini tidak menghitung itu. Karena jawaban bupati pada paripurna tingkat satu, pak bupati hanya mengatakan memberikan pagu, tapi tidak menghitung klasifikasi keuangan daerah,” katanya.

Pihaknya menyebut, ada dua acuan yang mengatur terkait hal itu, pertama PP no 18 tahun 2017 tentang kedudukan administrasi dan keuangan, kedua Permendagri no 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan Keuangan daerah.

Dari aturan itu, ada pengelompokan yang diatur Permendagri no 62 terkait tunjangan DPRD, ada yang tinggi, sedang dan rendah. Kalau tinggi Rp 500 miliar ke atas, sedang Rp 300 miliar – Rp 500 miliar, kalau rendah Rp 300 miliar ke bawah.

“Nah kalau tidak dihitung, klasifikasinya dari mana. Untung kami tidak ditetapkan tinggi, kalau tinggi kami mengembalikan lebih besar lagi. Ini adalah tugas TAPD untuk menetapkan, begitu menetapkan kami menerima,” ucapnya.

Reporter : Muhammad Nur Alim

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
loading...