Insentif Puluhan Nakes di Sultra Belum Dibayarkan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, Usnia.
Bacakan

Kendari, Inilahsultra.com – Sebanyak 60 tenaga kesehatan (Nakes) di Sulawesi Tenggara (Sultra), terlambat dibayarkan insentifnya. Hal itu disebabkan dokumen keuangan terlambat diproses.

Puluhan Nakes itu berasal dari Pemerintah Provinsi Sultra serta delapan kabupaten/kota yang ada di Sultra.

-Advertisement-

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sultra, Usnia mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut tidak disengaja melainkan murni faktor administrasi.

Insentif puluhan Nakes Rumah Sakit Bahteramas baru akan dialihkan Pemerintah Pusat berkat kerja maraton semua pihak yang terlibat. Dana puluhan miliar dari APBD memerlukan bukti administratif yang tidak sedikit, tidak instan, dan baru bisa dicairkan apabila semua persyaratan administrasinya terpenuhi.

“Sekitar 60 Nakes belum menerima insentif. Ini karena ada perubahan beban keuangan yang tidak sempat dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi tanggung jawab Pemprov Sultra. Itupun baru diinformasikan kepada kami pada bulan Juni. Jadi kami tidak bisa serta merta langsung mencairkan. Sebab semua anggaran sudah ada pos penggunaannya,” kata Usnia.

Kemudian, berdasarkan perintah Gubernur Sultra, Ali Mazi agar pembayaran dipercepat, maka insentif tersebut segera dibayarkan begitu dokumen dan tanggung jawab pendanaan dari pemerintah pusat sudah berhasil dialihkan ke kas pemerintah daerah.

Usnia menegaskan pihaknya sedang memproses pembayaran insentif. Bagaimana pun secara dokumen tidak boleh ada yang keliru. Bahkan memastikan Pemprov Sultra tak akan membiarkan insentif para tenaga kesehatan tidak terbayarkan.

“Begitu Perda-nya keluar, kita langsung bayarkan insentif mereka selama lima bulan,” ungkanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra Basiran, menguraikan, bahwa keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan RS. Bahteramas karena adanya perubahan aturan beban keuangan.

Kata Basiran, insentif tenaga kesehatan sebelumnya ditanggung APBN. Kini menjadi beban Pemprov Sultra melalui APBD. Pada sisi lain, Pemprov Sultra tidak menganggarkan pengeluaran tersebut di APBD 2021. Sebab, APBD 2021 lebih dulu ditetapkan, sebelum kebijakan perubahan aturan beban keuangan dialihkan dari pemerintah pusat pada Juni 2021 lalu.

Kemudian, insentif tenaga kehatan tidak masuk dalam APBD 2021, lanjut Basiran, karena pembiayaannya masih ada dalam APBN. Jika tèlah ada dalam APBD, maka para SKPD bisa mencairkan. Ini masalahnya, anggaran insentif tenaga kesehatan tidak ada dalam APBD 2021.

“Jadi tidak bisa asal dicairkan, karena harus jelas semua regulasinya,” ujar Basiran, Jumat 23 Juli 2021.

Kondisi ini terjadi pada seluruh pemda di Indonesia, karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

Reporter: Iqra Yuda

Facebook Comments